Gentrifikasi, Fenomena Sosial Mewarnai Visi Menuju Indonesia Emas 2045

Pada awal dekade 1990-an, Universitas Diponegoro (UNDIP) memindahkan sebagian besar gedung fakultasnya dari kampus Pleburan ke kampus Tembalang, Semarang Selatan, yang merupakan kawasan pedesaan dengan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani. 

Proyek pemindahan gedung kampus ini bertujuan mulia, yaitu untuk mengembangkan fasilitas pendidikan yang lebih luas dan lengkap. Namun dibalik tujuan mulia tersebut, ternyata timbul ketimpangan yang menyertainya. 

Banyak penduduk asli yang kemudian menjual atau menyewakan tanah mereka kepada pihak kampus atau pihak ketiga. Lambat laun lalu kebanyakan dari mereka semakin tergusur sebab kawasan tersebut menjadi sasaran para mahasiswa, dosen, dan pegawai kampus yang mencari tempat tinggal atau usaha di sekitar kampus.

Tergusurnya penduduk asli di sebuah wilayah seperti contoh di atas merupakan salah satu dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh fenomena gentrifikasi. Penduduk asli yang tidak mampu membayar biaya hidup yang terus meningkat terpaksa pindah atau terusir dari wilayah yang mengalami perubahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, jaringan sosial, dan identitas budayanya.

Contoh lain fenomena gentrifikasi di era sebelumnya adalah yang terjadi di awal tahun 1980-an. Pemerintah pada waktu itu membangun rumah susun di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, yang merupakan kawasan padat penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai pedagang kaki lima. 

Tujuan pembangunan ini adalah untuk merelokasi penduduk ke tempat yang lebih layak dan mengurangi kemacetan. Namun efeknya kemudian banyak penduduk asli yang tidak mampu membayar sewa rumah susun dan terpaksa pindah ke tempat lain. 

Sementara rumah susun tersebut lalu menjadi sasaran para pekerja kantoran dan mahasiswa yang mencari tempat tinggal dekat dengan pusat kota.

Gentrifikasi adalah fenomena perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah akibat kedatangan penduduk dan bisnis yang lebih berpenghasilan tinggi ke wilayah yang sebelumnya dihuni oleh penduduk dan bisnis yang lebih berpenghasilan rendah. 

Fenomena ini dapat meningkatkan nilai properti, biaya hidup, dan karakteristik sosial, budaya, dan demografis di wilayah tersebut. Namun fenomena ini  juga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Terjadinya fenomena gentrifikasi ini didorong oleh beberapa faktor seperti lokasi geografis. Wilayah yang berdekatan dengan kawasan permukiman kelas menengah atas, dekat dengan pusat kota atau dilalui oleh layanan transportasi massal cenderung menjadi sasaran gentrifikasi karena memiliki aksesibilitas dan daya tarik yang tinggi. 

Perkembangan industri dan perdagangan global kemudian memicu peningkatan permintaan akan lahan dan properti di kawasan tersebut. Dengan infrastrukturnya yang memadai, potensi ekonominya pun dinilai sangat bagus.

Peningkatan jumlah populasi penduduk secara alami ditambah migrasi dari wilayah luar akan semakin memberi tekanan pada ketersediaan lahan dan perumahan di kawasan potensial, sehingga mendorong perubahan guna lahan dan harga lahan.

Kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi terjadinya gentrifikasi. Melalui kebijakannya yang semakin terfokus pada pertumbuhan ekonomi dapat memicu peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi. 

Revitalisasi kawasan tertinggal juga tampaknya semakin menjadi proyek strategis dengan pemberian insentif bagi investor dan pengembang properti.

Gentrifikasi dapat meningkatkan nilai pasar dan kualitas properti di wilayah yang mengalami perubahan, sehingga menarik minat investor dan pengembang untuk membangun atau merenovasi properti di wilayah tersebut. 

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, sanitasi, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya di wilayah yang mengalami perubahan bisa meningkatkan kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya. 

Tentu saja dengan penataan yang baik, keindahan dan kebersihan lingkungan juga akan menjadi lebih baik. Demikian itu adalah sebagian dari sisi positifnya.

Gentrifikasi juga dapat meningkatkan pendapatan penduduk asli yang tetap tinggal di wilayah yang mengalami perubahan, baik melalui peningkatan gaji, penjualan properti, atau peluang usaha baru yang muncul akibat kedatangan penduduk dan bisnis baru. 

Dengan demikian diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kejahatan, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di wilayah yang mengalami perubahan. Masyarakat akan semakin merasa aman, nyaman dan percaya diri.

Percampuran penduduk lokal dan penduduk baru semestinya dapat menciptakan keragaman sosial, budaya, dan demografis di wilayah yang mengalami perubahan, sehingga menambah warna dan dinamika masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya di banyak kasus, proses percampuran itu tidak berjalan dengan seimbang. Banyak penduduk asli cenderung tak mampu beradaptasi dan akhirnya semakin tergusur. 

Suku Betawi di wilayah DKI Jakarta adalah contoh paling konkret, bagaimana mereka harus terus berjuang demi mempertahankan tradisi dan budaya aslinya di tengah modernisasi yang membuka lebar-lebar pntu masuk budaya dari luar daerah maupun dari manca negara.

Kebijakan pemerintah sekarang yang begitu intens menggenjot pembangunan infrastruktur dan begitu giat menarik investasi juga akan semakin memicu gentrifikasi. Tak sedikit kritik dilontarkan oleh para pengamat, mulai dari pemerhati sosial, budayawan hingga aktivis lingkungan. 

Banyak proyek pemerintah yang tampaknya memandang sebelah mata saja dampak negatif gentrifikasi, terlalu fokus pada pencapaian sisi positifnya saja. 

Proyek IKN contohnya, oleh para aktivis lingkungan dianggap terburu-buru sebab kajian mengenai dampak lingkungannya seolah dikesampingkan. 

Demikian pula yang terakhir masih hangat diperbincangkan adalah Proyek Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau. Rencana relokasinya justru menjadi sebab aksi penolakan dari warga kampung adat yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. 

Menuju visi Indonesia Emas 2045 telah menjadi agenda kebangsaan yang terus digaungkan. Kementrian BPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJN) 2025-2045 dengan salah satu sasarannya adalah memiliki pendapatan per-kapita setara negara maju. 

Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan pemerintah sekarang dan yang akan datang demi mengejar visi tersebut. Infrastruktur yang bisa mendongkrak perekonomian dan tentu saja akan diikuti dengan fenomena gentrifikasi

Kita sebagai warga negara yang baik tentu harus mendukung niat baik pemerintah tanpa boleh menolak. Tetapi sebagai warga yang baik kita juga harus ikut mengawal kegiatan tersebut. 

Boleh juga mengingatkan kalau-kalau para pejabat pemerintah mungkin ada kelalaian dalam menjalankan proses pembangunan tersebut. Mengingat bahwa pembangunan infrastruktur bisa menjadi pemicu terjadinya gentrifikasi yang mana disamping memiliki sederet dampak positif, juga diikuti dengan dampak-dampak negatif yang mesti diantisipasi sebelumnya. 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur mestilah direncanakan dengan matang dengan memperhatikan berbagai aspek.  Kajian ekonomi mestilah dibarengi dengan kajian lingkungan dan sosial-budaya sehingga pembangunan yang dikerjakan akan menguntungkan bagi semua orang, bukan hanya bagi pihak investor saja.

Semoga cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang setara dengan negara maju bisa tercapai, dengan tidak mengabaikan pengamalan atas sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila yang menjadi dasar negara. Amin.