Sistem monitoring kinerja telah diterapkan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan masukan.
Mekanisme pelaporan pengaduan (whistleblowing system) telah diperkuat untuk mendorong masyarakat melaporkan tindakan korupsi atau penyimpangan lainnya.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
Konsep pelayanan terpadu satu atap (one-stop service) telah diterapkan di banyak daerah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan.
Piagam pelayanan publik telah disusun oleh berbagai instansi pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh pelayanan.
Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
- Perubahan Mindset
Mengubah mindset birokrasi dari budaya yang kaku dan berorientasi pada prosedur menjadi budaya yang fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada hasil masih menjadi tantangan yang besar.
- Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia aparatur negara masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi, integritas, dan profesionalisme.
- Teknologi Informasi
Tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Hal ini menghambat penerapan sistem pemerintahan elektronik secara merata.
- Koordinasi Antar Instansi
Koordinasi antar instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang.
Untuk mencapai birokrasi yang lebih bersih dan efisien, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Penguatan Pengawasan
Pengawasan terhadap kinerja aparatur negara perlu diperkuat melalui mekanisme audit, inspeksi, dan evaluasi kinerja secara berkala.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat
