SBY Tak Serius Garap Bidang Ekonomi dan Politik

[caption id="attachment_121494" align="aligncenter" width="640" caption="Suasana Diskusi Evaluasi Tengah Tahun Ekonomi dan Politik yang digelar Akbar Tanjung Institute-INDEP, Rabu (27/7)"][/caption]

Tahun 2011 pemerintahan SBY-Boediono sudah memasuki setengah tahun. Selama enam bulan itu, banyak sekali persoalan-persoalan penting di negeri ini, yang diabaikan oleh pemerintah, terutama persoalan ekonomi yang pro rakyat miskin dan persoalan politik. Fakta membuktikan, persoalan rakyat miskin masih belum diperhatikan serius, dan terjadi pelembagaan politik yang sangat rapuh.

Menurut Didik J. Rachbini, ada lima kebijakan yang tidak digarap secara serius antara lain: kebijakan anggaran, masalah kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur, kebijakan energi dan industri. Kelima kebijakan itu, belum menyentuh kepentingan rakyat yang lebih luas.

Sementara, salah seorang anggota DPR-RI, Dr. Harry Azhar Aziz menegaskan, evaluasi kebijakan ekonomi ini bisa dilihat dari kebijakan ekonomi dalam negeri. APBN 2011 misalkan, belum serius fokus dengan masyarakat miskin. Belanja sosial tahun 2011 hanya sebesar Rp66.046 milyar atau 7,27% dari total APBN-P sebesar Rp1.320.751,3 milyar (terdiri dari belanja pusat Rp908.243,4 milyar dan transfer ke daerah Rp412.507,9 milyar). Dalam belanja sosial itu pun, tidak semua warga miskin bisa menikmati belanja sosial tersebut.

Selanjutnya, subsidi energi sebesar Rp129.723,6 milyar, secara nyata tidak bisa dinikmati langsung oleh rakyat miskin. Sebagai catatan, pengeluaran perkapita orang miskin Rp.233.740/kapita/perbulan, dimana pengeluaran untuk transportasi hanya sebesar 2%, yang jelas sulit menggunakan kendaraan motor roda dua. Padahal, lebih dari 40% volume BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kendaraan bermotor roda dua.

Sementara, untuk bidang politik, seperti diungkapkan M.Alfan Alfian, persoalan yang cukup kentara sampai pertengahan tahun ini adalah, terjadi institusionalisasi politik sehingga pelembagaan politik belum menjadi tradisi yang kuat dalam politik Indonesia. Seperti, secara nyata lembaga politik yang rapuh, sehingga terjadi political decay (pembusukan) politik. Contohnya, kasus Nazaruddin, memunculkan wacana kegagalan rekrutmen politik dan pengkaderan partai. (sehabuddin)

Tulisan ini disarikan dari Diskusi “Evaluasi Ekonomi Politik Tengah Tahun” yang diselenggarakan Akbar Tanjung Institute-INDEF, Rabu (27/7)