Dalam jumpa pers di Cikeas, Senin (11/7) lalu , Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, menyayangkan sikap media dalam pemberitaan Nazaruddin. Dia menilai SMS maupun BlackBerry Messenger (BBM) dari orang yang mengaku Nazaruddin dijadikan judul dan headline di media massa, sehingga menohok PD. Padahal, mantan Bendahara Umum PD itu masih belum diketahui dan menjadi buron aparat penegak hukum.
Ada beberapa hal yang menurut saya bisa dijadikan anti tesis ketika Pak SBY ‘geram’ terhadap media itu. Pertama, pada saat kampanye Pemilu 2010 lalu, Partai Demokrat gencar dengan isu-isu pemberantasan korupsi. Nah, media kala itu menjadi alat cukup ampuh membangun pencitraan Partai Demokrat. Bahkan, media berhasil menghimpun opini publik bahwa Partai Demokrat bisa menjadi tulang punggung dalam pemberantasan korupsi.
Saya kira, saat media memberitakan Nazaruddin, jangan dilihat dari sisi kuantitas berita. Namun, harus dianalisis dari sisi nilai, bahwa media mengharapkan dengan pemberitaan itu, Partai Demokrat memiliki ketegasan terhadap Nazaruddin. Apalagi, SBY selain Ketua Dewan Pembina Partai, juga sebagai Presiden, yang memiliki kewenangan melakukan kebijakan-kebijakan strategis agar bisa membawa Nazaruddin dari tempat persembunyiannya.
Bahkan, beberapa media saat itu habis-habisan memberitakan keberhasilan demokrat. Nah, dalam kasus Nazaruddin, rasanya media sudah menjalankan porsi yang proporsional. Kalau pun menjadi headline, karena memang kasus Nazaruddin sangat marketable dan cukup seksi untuk sebuah industri pers. Dan publik pun jelas ingin tahu, apa reaksi SBY dan Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum, yang dulu getol berkampanye anti korupsi, itu tegas dalam kasus Nazaruddin.
Oleh karena itu, kegusaran Pak SBY dan Demokrat terhadap media,mencerminkan, Demokrat tertusuk oleh belati kampanyenya. Andaikan tegas dalam kasus Nazaruddin, belati itu tidak akan menusuk kemana-mana. Wallahu’alam
