Akhirnya terungkap kalau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) paling unik se-Indonesia. Keunikan Pilgub di provinsi (katanya) paling kaya nomor 5 di Indonesia ini, saya analisis sebagai berikut:
- Alex Noerdin untuk kedua kalinya berhasil mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar sebagai calon Gubernur Sumsel, kendati hasilnya jeblok saat Pilkada Jakarta. Uniknya Golkar masih saja mencalonkan figur yang sudah kalah.
- Seluruh calon Gubernur selain incumbent adalah bupati dan walikota kabupaten / kota di Sumsel. Sebut saja Eddy Santana Putra Walikota Palembang, Ridwan Mukti Bupati Musi Rawas, Ridwan Effendi (calon wakil gubernur) Walikota Lubuklinggau, Herman Deru Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Ishak Mekki (Bupati Ogan Komering Ilir). Bahkan, kabarnya termasuk Wakil Gubernur Sumsel incumbent Eddy Yusuf akan maju dalam Pemilihan yang digelar Juni 2013. Uniknya, bupati / walikota di Sumsel berani ‘melawan’ Gubernurnya sendiri. Otomatis dalam tata pemerintahan akan terjadi disharmoni dan akan merugikan rakyat Sumsel sendiri.
- Pilkada Sumsel kurang popular levelnya untuk menjadi tematik politik di media sosial. Berbeda, dengan Pilkada Jabar misalkan, kompasiana bahkan mengawal proses demokrasi tersebut dengan menghimpun tulisan para pewarta warga se-Indonesia. Uniknya, Seluruh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mayoritasnya masih menggunakan cara-cara lama melakukan personal dan political branding.
- Partai Golkar seperti dalam tulisan saya 4 Kesalahan Fatal Partai Golkar, selalu memutuskan pasangan calon yang akan diusung menjelang injury time. Namun dalam Pilgub tahun depan, Partai Golkar sudah resmi memutuskan akan mencalonkan kembali Alex Noerdin sebagai bakal calon Gubernur Sumsel. Memang menurut Jamratul Sekretaris DPD Golkar Sumsel seperti dikutip liputan6 menegaskan, Alex Noerdin menempati posisi tertinggi dari calon lainnya sehingga dalam rapat diputuskan kalau DPP mengusung Alex Noerdin sebagai bakal calon Gubernur Sumsel 2013-2018. Uniknya, proses survei yang diklaim Partai Golkar sebagai parameter menentukan calon sepertinya bohong dan hanya proses politik akal-akalan. Sebab, Jamratul mengakui, “Mengenai surat keputusannya akan menyusul kemudian dan akan dibuat oleh pihak DPP," tuturnya. Loh mengapa harus nanti bukan? Bila benar, ekspose di media, press conference dan publikasikan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!