Pendidikan Sebagai Fokus dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan, satu di antaranya Indonesia.

Berdasarkan informasi yang saya baca di harian Kompas pertengahan februari lalu, sekitar kurang lebih 63 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dasar sebatas ini, maka kemampuan, posisi kerja, dan upah cenderung kecil, boleh dikatakan tidak optimal.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan berperan besar terhadap posisi tawar pekerja untuk terjun di sektor formal. Terlebih saat sekarang ini, momentum investasi, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, tinggi sekali. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana momentum itu dikelola sehingga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi selama mungkin. Faktor demografi sebagai bonus bagi Indonesia, menjadi pasar dengan skala besar yang kompetitif serta menjadi sumber tenaga kerja yang produktif.

Tenaga Keja Indonesia (TKI) di luar negeri sebagai contoh, kebanyakan mereka bergerak di sektor informal dan membukukan remitansi 1,852 miliar dollar AS pada akhir tahun 2013. Dengan jumlah TKI sebanyak 4,016 juta orang, masing-masing menerima gaji dengan rata-rata 461 dollar AS. Namun sebaliknya, 61.000 tenaga kerja asing di Indonesia mendapatkan total gaji 569 juta dollar AS atau rata-rata 9,327 dollar AS. Besarnya rata-rata gaji yang diterima tenaga kerja asing di Indonesia jika dibandingkan dengan TKI di luar negeri, tak lain karena persoalan tingkat pendidikan, yang membatasi mereka untuk terjun di sektor formal. Sedangkan tenaga kerja asing di Indonesia yang berpendidikan tinggi itu menempati sektor formal, seperti penggunaan jasa keinsinyuran dari asing dalam banyak pekerjaan infrastruktur di Indonesia, yang baru-baru ini menjadi persoalan serius yang mengancam eksistensi insinyur tanah air.

Berbicara mengenai momentum investasi seperti yang sudah disinggung tadi, BKPM yang dikepalai Mahendra Siregar ke depan akan menargetkan porsi investasi di Indonesia minimal 37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan tujuan, tingkat pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan di angka 6,4-6,5 persen. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang harus dilakukan guna realisasi tujuan ini? Tentu, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memajukan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Oleh karena faktanya, saat ini lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD. Ini menjadi salah satu fokus pemerintah.

Masih menurut Mahendra, berdasarkan informasi yang penulis baca di Kompas beberapa hari lalu, sumbangan konsumsi dalam negeri berperan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, utamanya konsumsi rumah tangga yang mencapai 55,82 persen di tahun 2013. Artinya, permintaan meningkat. Karenanya, peluang investasi berbagai produk untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut sangat potensial. Dan otomatis akan mendorong terciptanya lapangan kerja.

Dengan terciptanya lapangan kerja baru, kemudian disertai peningkatan produktifitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, bukan hanya menciptakan tambahan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan konsumsi masyarakat. Ini yang disebut sebagai satu mata rantai yang positif.

Di akhir tulisan singkat ini, saya akan mengemukakan dua hal terkait isi tulisan. Pertama, perbedaan rata-rata gaji TKI di luar negeri dibandingkan tenaga kerja asing di Indonesia adalah indikasi awal bahwa kualitas pendidikan mayoritas tenaga kerja kita masih di bawah standar optimal. Kedua, momentum investasi yang sangat tinggi di Indonesia ke depan, menjadi tugas utama pemerintah dalam mempersiapkan kualitas SDM yang berpendidikan dan berketerampilan. Oleh karena pendidikan merupakan salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka akses pendidikan harus dibuka selebar-lebarnya.