Ternyata sejumlah media tak memuat secara bijak kasus dugaan penggunaan dana Rencana Badan Anggaran Belanja Daerah (Banggar) Sumatra Barat (Sumbar) sebagai dana Safari Dakwah PKS di Sumbar.
Media-media tidak memuat tuntas: kenapa dana itu bisa ada di Banggar gubernuran? Siapa yang memasukkannya? Gubernur Sumbarkah? yang nota bener adalah kader PKS?
Hal ini makin seru karena selain gencar dihembus media-media nasional juga banter disuarakan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar. Dia menuding alokasi Rp1,9 miliar itu sudah ditandatangani (ttd) Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang juga anggota Majelis Syuro PKS itu.
Anggaran siluman
Síluman karena tiba-tiba ada di dalam Anggaran Belanja Daerah. Uniknya anggaran itu bukan di ttd oleh gubernur tapi oleh Kepala Biro Pembinaan Sosial Pemerintah Provinsi Sumbar, Jefrinal dan diteruskan ke Kepala Subbagian Agama Pemprov Sumbar.
Ini yang jadi masalah, surat anggaran untuk gubernur, kenapa diterima dan ditandatangani oleh Biro Binsos. Tentu lancang jika kepala Binsos ttd tanpa memberitahu gubernur. Seharusnya ditandatangani oleh gubernur dulu, baru diteruskan ke Binsos.
Karena itulah Kepala Biro Binsos Jefrinal lalu di nonjobkan oleh gubernur atas kasus ini.Jefrinal menyatakan akan bicara di depan penyidik atau polisi terkait kasus ini.
Kesimpulan Runutan Kasus Lucu Ini
- Dana dimasukkan melalui proposal kiriman yg beralamat di TB Simatupang.
- Masuk lewat banggar yg justru Gubernur Sumbar yg heran kenapa ada anggaran sisipan di banggarnya? dialah yg memberitahu anggota DPR hal ini.
- Gubernur Sumbar nyatakan bahwa tak tahu mengenai proposal yg bisa masuk APBD Sumbar dan rupanya ada yang mengaku kalau anggaran safari itu sisipan.
- Kepala Binsos Propinsi yg kemudian telah dinonjobkan hari itu mengaku dialah yang memasukkan proposal itu
- Pengakuan kepala binsos atas kesalahannya diperjelas di hadapan Inspektorat Propinsi bhwa dia memasukkan proposal .
- Dia lalu meminta maaf di media bahwa ini keteledoran pegawainya memasukkan sisiapan itu.
- Kepala Binsos katakan memasukkan itu tanpa konsultasi dengan Gubernur terlebih dahulu.
- Saat ini Kepala Binsos sudah di kenakan sanksi & telah di non jobkan.
- yang lebih aneh Ketua DPW PKS Sumbar Trianda Farhan juga tak tahu Banggar ini.
- Trianda dari DPD PKS juga sudah tegaskan untuk menghapus anggaran tersebut setelah tahu dalam APBD Sumbar krn tak pernah masukkan proposal.
- Fraksi PKS juga tegaskan agar hal ini diusut tuntas dengan membentuk PANSUS agar semakin jelas ini proposal.
- PKS dan Irwan nyatakan siap biar dibongkar sekalian siapa di balik proposal.
- Kesiapan PKS & Irwan Gub. Sumbar karena mereka memang tak pernah kirim proposal.
- Dana 1,9M utk SafariDakwahPKS belum ada digunakan sama sekali. Jadi belum ada indikasi korupsi.
