Seusai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pertengahan Maret lalu; Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI Ari Soedewo mengeluarkan pernyataan bombastis yang membuat sebagian orang terperangah.
Seperti telah diberitakan secara luas oleh media massa, ada dua pernyataan yang disampaikan Kepala Bakamla yakni dirinya siap menjadi buldosernya Presiden Jokowi di laut dan mengingatkan kepada oknum aparat di level perwira maupun jenderal yang selama ini membekingi praktik-praktik illegal fishing untuk tobat dan kembali ke jiwa Merah Putih.
Saat pelantikan itu, Presiden Jokowi dalam amanatnya meminta Kepala Bakamla Laksda TNI Ari Soedewo untuk memerangi penyelundupan dan membuat langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.
Merespon permintaan tersebut, Kepala Bakamla RI mengungkapkan kesiapannya menindaklanjuti permintaan Presiden tersebut dengan menyusun dan menyiapkan strategi dalam upaya pemberantasan penyelundupan dengan langkah-langkah “menyengat” terhadap siapapun yang membekingi praktik-praktik penyelundupan dan illegal fishing.
Sebagai pejabat yang baru dilantik, saya memahami mengenai pernyataan yang bombastis dari Kepala Bakamla Ari Soedewo untuk menjadi buldosernya Presiden Jokowi di laut dan mengingatkan oknum-oknum yang menjadi pembeking praktik illegal fishinguntuk bertobat. Tapi perlu diingat bahwa seseorang atau pejabat mengeluarkan pernyataan sebaiknya melihat situasi dan kondisi di lapangan. Janganlah pernyataan itu justru memancing kegaduhan.
Pernyataan seseorang pejabat kepada publik, mau tidak mau akan menjadi “janji” yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas. Mungkinkah Bakamla RI yang saat ini dengan kekuatan enam kapal patroli mampu mengamankan seluruh wilayah perairan laut di Indonesia yang seluas Benua Eropa? Jangan sampai statement itu menjadi bumerang bagi yang mengeluarkan pernyataan itu sendiri. Jika Kepala Bakamla dengan personel dan alat utama sistem keamanan lautnya yang masih terbatas mampu mengamankan seluruh wilayah perairan di Indonesia, tentu itu merupakan prestasi bagus. Bagaimana kalau tidak? Sementara pernyataan untuk menjadi buldoser di laut gaungnya sudah kemana-mana. Jangan sampai pernyataan itu menjadi “tong kosong nyaring bunyinya”.
Demikian pula tentang penyebutan kata “jenderal”, tentu mengundang sikap pro dan kontra. Bahkan penyebutan itu bisa saja bias dan mendeskreditkan orang perorang yang menyandang pangkat tersebut. Apa yang dimaksud dengan kata jenderal itu adalah oknum perwira tinggi? Jika tahu ada oknum-oknum jenderal yang jadi pembeking praktik illegal fishing, sebaiknya disebut nama atau inisialnya. Ini harus dibuktikan. Sebab, dapat dipastikan banyak jenderal yang tidak terlibat dalam praktik haram itu.
Memang kita semua tahu bahwa pencurian ikan di laut Indonesia telah berlangsung cukup lama dan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi praktik illegal fishing itu. Tindakan tegas telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di laut. Penenggelaman kapal-kapal ikan yang terbukti melakukan pencurian ikan dan pelanggaran di laut juga telah dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk membuat efek jera bagi para pencuri ikan di perairan Indonesia. Dengan penenggelaman kapal-kapal ikan itu sudahkah membuat pencuri ikan jera dan perairan laut di Indonesia bebas dari pencuri ikan?
Bakamla sebagai revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, karenanya harus mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pernyataan-pernyataan bombastis yang akan memancing kegaduhan sebaiknya dihindari, sehingga keberadaan Bakamla akan lebih dihargai oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
Yang diperlukan saat ini adalah kerja, kerja, dan kerja; bukan hanya berwacana. Dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang terus berkembang di dunia; berbagai tantangan di laut juga akan semakin mengemuka. Itu yang harus dihadapi oleh Bakamla. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bakamla harus memersiapkan armada, sistem peringatan dini (early warning system/EWS), alat utama sistem keamanan dan keselamatan di laut, sumber daya manusia, informasi teknologi, dan dukungan anggaran yang memadai.
Dengan demikian, saya berharap motto Bakamla “RaksamahivaCamudresu Nusantarasya” (Kami Penjaga Lautan Nusantara) akan abadi sepanjang masa. Karena di lautlah masa depan dan sumber kesejahteraan rakyat Indonesia berada.
Selamat bekerja, Tegakkan Bendera Kewajiban!
Y Didik Heru Purnomo – Ketua Indonesia Sea Law Enforcement Watch
