Anies Baswedan Berpeluang Sebagai Tokoh Simbol Politik Identitas

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Stasiun MRT Jakarta pada hari Sabtu (13/7/2019) mengakhiri peran Prabowo sebagai tokoh simbolik politik identitas dan politik polarisasi dibawah panji idealisme Islam garis keras. Siapakah yang pantas menggantikannya?

Pendapat bahwa Prabowo hanya "tunggangan" kepentingan idealis Islam garis  keras merebut kekuasaan pada Pilpres 2019 mungkin benar dari sisi Islam garis keras. Tapi dari sisi kepentingan Prabowo dan partai Gerindra, justru Islam garis keras yang dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan suara dari identitas Islam. 

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kubu Prabowo, atau dengan kata lain menyatakan Prabowo kalah, maka sesungguhnya Prabowo yang sejatinya tidak se-ideologi dengan Islam garis keras, tidak memiliki kepentingan lagi dengan golongan tersebut. 

Sebaliknya Islam garis keras masih membutuhkan Prabowo sebagai tokoh simbolik politik pembawa panji  idealisme politik identitas dalam memelihara momentum politik identitas menghadapi peristiwa politik Pilpres 2024. Tuduhan pengkhianat kepada Prabowo secara masiv di media sosial membuktikan betapa kuatnya dia dibutuhkan oleh golongan idealis Islam garis keras.

Dampak peristiwa bersejarah di stasiun MRT tersebut, tidak serta merta mengakhiri perseteruan politik polarisasi dan politik identitas di akar rumput. 

Gerakan perjuangan Islam garis keras membutuhkan tokoh ikon atau simbol sebagai pemimpin politik  dalam lingkungan pluralitas masyarakat Indonesia. 

Peristiwa tersebut juga menjadi pembelajaran politik bagi gerakan idealis Islam garis keras untuk hati-hati dan cermat memilih tokoh simbol, agar tidak menuai luka hati ketika ditinggal di perjalanan. Tokoh yang dicari adalah tokoh calon presiden 2024 sekaligus sebagai pelindung,  yang pasti  bukan tokoh dari PDIP yang akan menjadi lawannya.  Paling tidak ada tiga kriteria atau syarat tokoh yang dicari Islam garis keras.

Petama, tokoh politik yang berpotensi menjadi Presiden, tokoh ini akan diperjuangkan untuk dimenangkan pada pemilihan presiden tahun 2024. Meskipun masih relatif lama, tapi   Islam garis keras  mulai mencermati dan mengamati tokoh politik potensial untuk dipersiapkan. Prabowo sudah pasti masuk dalam buku hitam. 

Nama-nama yang berpotensi maju pada Pilpres 2024 sementara ini antara lain;  Gubernur DKI Anies Baswdan, Tokoh Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),  Mantan Cawapres Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Tokoh NU Mahfud MD, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) , Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto atau Ketua DPR  Bambang Soesatyo, Ketua Umum/Pendiri Nasdem Surya Paloh. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani.  Dari tokoh partai PKS; Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Anis Matta,  Mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kedua, tokoh sebagai pelindung gerakan politik identitas. Dari sisi kekuatan jumlah, Islam radikal atau Islam garis keras masih kalah dari Islam tradisonal atau Islam moderat. 

Tokoh politik perlu melindungi gerakan dari perlawanan berbagai golongan, yang utama dari Islam tradisonal dan moderat, berikutnya pendukung Pancasila yang bukan Islam, nasionalis,  dan liberal sekuler. Peran ini telah tepat dilakoni Prabowo, tapi dengan tuduhan pengkhianatan maka panggantinya harus setara.