Dapatkah Pansel KPK Menemukan Pendekar Sejati Anti Korupsi?

Mencari pendekar sejati anti korupsi sabagai Pimpinan KPK bukanlah pekerjaan mudah. Pendekar yang dicari haruslah ulung, bersih, bebas, kuat, disegani kawan, dan ditakuti lawan . Karena lawannya nanti adalah pendekar jahat gembong-gembong korupsi yang selain cerdik dan licin, juga punya kekuatan hebat menghancurkan siapa saja yang berani menantangnya.  

Mencari tanda-tanda sosok pendekar sejati anti korupsi gampang-gampang susah. Gampang,  karena sosok dengan tanda-tanda pendekar sejati sangat menonjol dan kontras, akan mudah menandainya ditengah kerumunan tokoh-tokoh pesakitan dari wabah penyakit korupsi sudah menjangkiti seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. 

Yang susah adalah, orang yang dan mencari dan memilih calon pendekar sejati tersebut harus juga memiliki sifat-sifat seperti Pendekar sejati yang dicarinya, ulung, bersih, bebas, kuat, disegani, dan dihormati. Persoalan menjadi dilema, sapu kotor tidak dapat membersihkan lantai kotor. 

Kesulitan lainnya adalah jaringan koruptor-koruptor akan memasukkan pendekar-pendekar siluman sebagai jagoannya berlaga  memimpin KPK. Pendekar siluman, cerdik mengecoh dan mengelabui sehingga sulit ditanda dengan cara biasa.

Persoalan inilah yang dikhawatirkan penggiat anti korupsi, yang meragukan kapasitas dan kapabilitas  anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK. Tanda-tanda dari cara kerja  Pansel  telah tercium  oleh penggiat anti korupsi akan  menjurus memilih orang-orang di Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana  dilansir dari Kompas.com.26/6/2019; Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak setuju jika terdapat unsur Polri dan Kejaksaan dalam jajaran pimpinan KPK. 

Hal itu melihat rekam jejak para penegak hukum selama ini memiliki reputasi yang kurang baik dalam ranah pemberantasan korupsi. "Ini harus direspons dengan serius, karena bagaimanapun rekam jejak para penegak hukum juga tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Apakah sosok  calon Pimpinan KPK sudah ada orangnya,  sehingga kerja Pansel  hanya formalitas belaka?

Bila tanda-tanda Panitia seleksi sudah terbaca mengarah pada suatu Institusi/Lembaga maka, maka aturan pertandingan tidak akan transparan, jujur dan adil, tidak akan menghasilkan juara pendekar sejati. Keinginan atau minat Pendekar anti korupsi untuk mengikuti kompetisi pertarungan menduduki kursi pimpinan KPK  layu sebelum berkembang, sepi peminat. Apalagi seleksi ini melalui banyak persyaratan formal dan bertingkat-tingkat tahapan, hanya buang-buang tenaga dan waktu bagi pendekar sejati. Yang ada nantinya hanya peserta kontestan penggembira untuk melegitimasi proses formal Seleksi Calon Pimpinan KPK  2019-2023.

Namun demikian, rakyat, dan khususnya penggiat anti korupsi harus memberi semangat kepada Pendekar anti korupsi sejati untuk bersedia mengikuti kompetisi. Dengan mengawal proses tahapan seleksi calon pimpinan KPK berjalan baik, transparan, jujur, dan adil, ada kemungkinan Pendekar sejati akan lolos menghadapi berbagai rintangan menuju Pimpinan KPK.

Presiden Jokowi yang sudah tidak memiliki beban apa-apa lagi di periode terakhir pemerintahannya, diharapkan berani menolak nama yang diajukan Pansel bila tidak sesuai dengan hati nuraninya. Demikian halnya DPR, menolak nama yang diajukan Presiden bila uji fit and proper test calon pimpinan KPK tidak sesuai dengan harapan hati nurani. 

Rakyat juga harus mengawal dan berpartisipasi aktif  memberikan masukan dan informasi  tentang peserta seleksi, karena hanya orang-orang dalam lingkaran kepentingan peserta yang mengetahui segala keburukannya yang tidak diketahui Panitia Seleksi, DPR, dan Presiden.  

Pada akhirnya, siapapun nantinya Pendekar anti korupsi terpilih memimpin KPK harus kita terima, menerima kenyataan kondisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara  hari ini.