[caption caption="dpd ri" ][/caption] Apabila dibandingkan dengan DPR, maka kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI masih belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Padahal menurut Saya mereka sebetulnya "lebih mewakili" rakyat dibanding anggota DPR. Ada dua kemungkinan kenapa DPD kurang dipahami oleh masyarakat:Pertama, karena sosialisasi yang terasa minim, tidak masif dan tidak kontinyu. Kedua, karena keberadaan DPD ini dipandang kurang greget alias kurang bertaji layaknya DPR RI. Nah, beberapa hari yang lalu Kompasiana mengadakan acara nangkring bersama Kompasianer dalam tema “Tokoh Bicara : Irman Gusman, Saatnya DPD-RI Didengar”. Acara tokoh bicara kali ini kompasiana menghadirkan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh besar di dalam Dewan Perwakilan daerah (DPD RI) yaitu Bapak Irman Gusman. Beliau adalah Ketua DPD RI periode 2014-2019. Dalam Acara ini diharapkan bisa memperluas pandangan masyarakat, khususnya Kompasianer tentang sisi-sisi lain Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. [caption caption="irman gusman" ][/caption] Apabila Sobat masih kurang paham Tentang DPD RI ini, simak ulasannya berikut ini. Apa dan Siapa DPD RI? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, anggotanya terpilih untuk pertama kalinya dan dilantik lalu diambil sumpahnya. Sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang berjumlah 4 orang, masa jabatannya adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Peran dan Fungsi DPD RI Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 merupakan salah satu bentuk penguatan kewenangan DPD dan membawa dinamika baru kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam bidang fungsi legislasi DPD. Sesuai dengan konstitusi, DPD-RI memiliki 3 fungsi yaitu Fungsi Legislasi : Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU Fungsi Pertimbangan : Memberikan pertimbangan kepada DPR Fungsi Pengawasan : Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dan menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK Sebagai lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD RI menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat dan daerah yang menginginkan terjadinya perbaikan dan perubahan di segala bidang kehidupan. Sejauh ini DPD RI telah merespon hal tersebut dengan terus menerus mengartikulasikan aspirasi dan harapan masyarakat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam produk-produk kelembagaan DPD RI. Sebagai lembaga penyeimbang, kehadiran DPD diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan. Gagasan membentuk DPD RI dengan demikian bertujuan untuk meningkatkan derajat keterwakilan (degree of representativeness) daerah, sehingga diharapkan DPD RI mampu mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi pada tataran nasional. Artinya, kehadiran DPD sebagai kamar kedua di parlemen sangat penting dan strategis dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, guna mewujudkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Saatnya Suara DPD-RI Harus Didengar dan Direalisasikan. Berdasarkan realita yang ada, penting untuk mewujudkan mekanisme check and balances, dalam lingkungan lembaga legislatif, dan menyangkut seluruh cabang-cabang kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dapat menyesuaikan dengan kekinian dan berorientasi masa depan. Sudah Saatnya Suara DPD-RI Harus Didengar dan Direalisasikan demi Negara Indonesia yang lebih baik. <a href="http: www.zonanesia.com="" 2015="" 09="" milna-bubur-bayi-organik-mpasi-terbaik.html"="">milna bubur bayi organik
