Pemuda SBT: Kecenderungan Dalam Berpolitik, Apakah Salah?

Faktor utama yang berpengaruh terhadap judul pada tulisan ini adalah  banyaknya bentuk pemilihan di negara ini yang menganut sistem demokrasi. Mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur,Bupati/Wali kota) bahkan tingkat kepala desa. Lebih lagi pilkada dalam format baru yang dilakukan serentak untuk banyak daerah yang mengakibatkan diskusi takkan pernah jauh dari topik politik. Belum lagi pola pikir masyarakat terutama pemuda yang berpikir bahwa untuk mencari pekerjaan kita sangat perlu dengan yang namanya "orang dalam" yang pada gilirannya tidak jauh-jauh dari pemangku jabatan (politik lagi).

Seiringnya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa tahun belakangan kita dapati banyak perubahan pola pandang kita dalam berkehidupan. Di mana dari era yang biasa-biasa saja ke era digitalisasi terutama aturan dan sistem yang terus diperbarui dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan benar-benar menguasai ilmu yang ditekuni. Pada kondisi perkembangan dunia yang interlokal terkoneksi dengan dunia global, persaingan-persaingan dalam mencari pekerjaan dan mata pencaharian sangat terbuka lebar bagi siapa saja, bahkan tak dapat kita pungkiri dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi  ASEAN) perlahan namun pasti tenaga asing yang memiliki kualitas dan kualifikasi yang jauh berkualitas dan sesuai kualifikasi bisa saja menggusur para tenaga lokal yang bagi kita orang Indonesia lebih jamaknya disebut pribumi atau putra daerah. Sebagai orang pribumi atau apa pun sebutannya mari kita berkaca pada isu-isu yang memang menjadi kenyataan di lapangan bahwa SDM putra daerah kita perlu ditingkatkan dalam menggapai dan mengisi pembangunan.

Kembali ke judul tulisan ini, jika kita terus bergelut dengan dinamika yang ada di daerah tercinta kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang hampir setiap denyut nadi kita selalu dibahas adalah politik maka dikhawatirkan adalah apa yang telah kami sebut diatas bahwa SDM kita akan bermasalah. Jika SDM tidak diasah atau ditingkatkan dengan baik maka jangan salah jika suatu saat nanti lapangan-lapangan pekerjaan yang vital akan disi oleh orang-orang luar daerah. Sebagai ilustrasi, hipotesis penulis yang menurut penulis sebenarnya sudah real di lapangan yaitu ketika ada perekrutan pegawai entah CPNS, pegawai kontrak maupun pegawai harian lepas sering terlihat syarat-syarat perekrutan yang diminta berdasarkan standar nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM. 

Pada kondisi ini syarat-syarat yang diberikan sering tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki sebagai putra daerah. Fenomena para sarjana atau lulusan dari luar daerah yang notabenenya punya hak yang sama selama jadi WNI bisa menggeser posisi putra daerah. Saat-saat seperti yang kami sebutkan jika ada orang luar yang memenuhi kualifiaksi pekerjaan yang diminta dan masuk kemudian diterima pada instansi atau perusahaan tersebut maka terjadi gejolak sosial di kalangan masyarakat dan khususnya kita pemuda. Dengan adanya kasus orang luar yang menempati posisi-posisi yang penting entah di bidang apa saja terutama sains dan teknologi sering kita mendengar isu penerimaan tidak melihat dan memprioritaskan putra daerah setempat. 

Pertanyaannya adalah ketika kita putra daerah sibuk dengan topik politik dan di samping itu kita kurang meningkatkan skill berdasarkan bidang atau jurusan yang diambil pada saat kuliah bagaimana kita mau bersaing?

Pertanyaan ini menurut hemat kami pasti mengakibatkan pro dan kontra. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami memberikan jawaban dua versi yakni pro dan kontra sebagai gambaran biar apa yang menjadi hipotesis kami tidak bias ke mana-mana. Kita mulai dengan jawaban pertama yakni orang-orang yang akan pro. 

Pada kubu yang pro mereka akan mengatakan iya, dengan pertimbangan untuk membangun daerah membutuhkan bidang-bidang sains dan teknologi disamping politik. Hal ini berarti apa yang terjadi pada pemuda yang cenderung atau bahkan mabuk politik perlu kembali melihat arah ke depan bahwa dunia persaingan dalam pekerjaan perlu skill yang terus diasah dan yang paling penting bidang apa yang digeluti perlu dituntaskan baik teori maupun praktik di lapangan. Di lain pihak kubu yang kontra akan mengatakan "tidak benar" dan tidak perlu untuk memperhatikan bidang lain atau secukupnya saja.  Bidang politik saja sudah cukup memegang peranan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Toh banyak kok kasus Menteri, Kepala dinas, Anggota DPRD dan pejabat-pejabat daerah yang mengemban amanah dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. 

Sebagai catatan biar apa yang menjadi hipotesis kami tidak dianggap sebagai bahan menyerang personal maupun kelompok tertentu berikut kami sampaikan sedikit data di lapangan. 

Pertama, silakan berpolitik karena sejatinya kehidupan ini tak terlepas dari politik. Namun lebih penting dari semua itu pengembangan skill di bidang yang ditekuni perlu mendapatkan prioritas yang lebih utama. Percaya atau tidak IPK yang dimiliki pada saat kuliah tidak menjamin kita memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan. 

Kedua, dalam menekuni pendidikan sejatinya harus benar-benar tekun dalam bidang yang digeluti karena skill di bidang tersebut yang akan diuji dengan pertimbangan berdasarkan ijazah yang dimiliki. Belum lagi perkuliahan yang kita geluti perlu keseriusan biar lulusnya tepat waktu. 

Ketiga, data di lapangan memperlihatkan bahwa dalam mencari pekerjaan di era sekarang sudah banyak instansi yang membatasi usiasi calon pekerja. Jadi kalau kita sebagai putra daerah kuliahnya tidak memiliki rencana yang matang maka otomatis luluspun tidak tepat waktu dan pada akhirnyaa masalah usia menjadi kendala dalam mencari pekerjaan.