Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku dengan segala ketertinggalan yang ada telah memasuki masa yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pada titik ini kemajuan pembangunan di provinsi Maluku patut diperhatikan baik dari segi pembangunan fisik dan pembangunan manusianya. Pendidikan menjadi topik hangat yang tidak bisa dipisahkan dengan semua akar permasalahan sosial kependudukan yang dari tahun ke tahun membelenggu provinsi Maluku. Menjadi salah satu provinsi dari beberapa provinsi lainnya sebagai pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, provinsi Maluku sampai hari belum bisa terlepas dari belenggu provinsi termiskin di Indonesia.  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap posisi Maluku sebagai salah satu provinsi miskin di Inonesia adalah permasalahan dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan di Maluku jika dilihat lebih ke dalam lagi maka didapati faktor yang sangat berpengaruh signifikan adalah permasalahan rentang kendali wilayah dimana provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan. 

Sejauh ini sudah banyak terobosan yang dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, hanya saja lebih banyak program yang selalu terlihat berkualitas di atas kertas. Terobosan-terobosan tersebut belum merata ke daerah yang jauh dari kota Ambon sebagai pusat pendidikan dan ibukota provinsi. Permasalahan kekurangan guru di daerah menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Olehnya itu pemerataan guru menjadi hal terpenting sebagai jawaban atas keberlanjutan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Hal ini juga sebenarnya bisa menjadi solusi mendasar permasalahan pendidikan di daerah berbasis kepulauan. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dari segi mutu dan kualitas, pendidikan di Maluku masih dibawah jika dibandingkan dengan rata-rata 34 provinsi lainnya di Indonesia pada tahun 2023. Adapun mengenai kesejahteraan guru di daerah-daerah masih jauh dari kata cukup. 

Penerimaan ASN PPPK guru sejauh ini diharapkan menjawab sebagian permasalahan yang ada namun, dari hasil di lapangan memberikan kesimpulan bahwa PPPK guru sejauh ini belum efektif disebabkan ASN yang lulus tidak berbanding lurus dengan formasi yang dibuka. 

Sebagai masyarakat Maluku, ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memajukan mutu pendidikan di provinsi Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil. Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian lebih ke bidang pendidikan diantaranya dengan selalu mengusulkan formasi PPPK guru yang lebih banyak namun terukur dari segi penempatan dan analisis kebutuhan. Jika memungkinkan pemerintah membuat program bantuan khusus untuk berkolaborasi dengan kemndikbudristek dalam program kampus mengajar dari segi pembiayaan sehingga menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk berani mengajar di pulau-pulau yang terpencil.