Politik Luar Negeri Indonesia Presiden Joko Widodo dalam Mendukung Palestina

Ketika membahas Politik Luar Negeri Indonesia yang memiliki sifat bebas aktif, maka artinya Indonesia memiliki sifat yang tidak berpihak pada satu kubu dan memilih sebagai negara yang memiliki sikap untuk mengikuti secara prosedur. Indonesia dengan prinsip ini tentu menjadi sebuah nilai tambahan karena pada dasarnya Indonesia tidak memiliki beban moral untk terafiliasi pada blok atau kubu manapun. Indonesia dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tentu memiliki berbagai pikap dan perspektif sikap dalam urusan politik luar negerinya. 

Salah satu bentuk sikap Presiden Joko Widodo dalam implementasi didalam Politik Luar Negerinya adalah penggunaan pendekatan yang bersifat pragmatis. Hal ini didasari karena Indonesia lair sebagai bangsa yang hidup dalam sebuah masa kelam menggunakan segala bentuk intelektualitas dalam merancang, membangun struktur sosial. Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketegasan terkait penolakan Kolonialisme dan Imperialisme. Hal ini yang sedang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Aktifitas Israel yang tentu jauh dari unsur norma Hak Asasi Manusia itu sendiri menjadikan Israel sebagai pelaku dan penjahat didalam hukum yang berlaku.

Pembantaian, genosida yang selalu terjadi karena kepentingan negaranya menjadikan Indonesia memiliki sikap untuk membela Palestina dan Mengutuk perbuatan Israel. Indonesia tentu secara terang-terangan memilih untuk membela Palestina sebagai negara yang dijadikan korban atas kepentingan Israel itu sendiri. Orientasi utama Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Bebas Aktif adalah melihat dan mengamati secara seksama terkait keberlangsungan Konflik antara Palestina dan Israel sehingga Indonesia dapat menentuka sikap dari Bebas Aktif ini kedalam penggunaan konteks perdamaian antar kedua belah pihak. Dalam aktualisasi kenyataan untuk arah politik luar negeri Indonesia pada saat kepemimpinannya adalah dapat dilihat ketika pada tahun 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. 

Pada Pidato Presiden Donal Trump di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Trump menyatakan Amerika Serikat menegaskan kalau dia mengakui Yerussalem sebagai Ibu kota Israel dan segera memindahkan Kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerussalem. Dalam hal ini tentu mengakibatkan penderitaan Palestina semakin panjang dan jauh dari kata atau harapan bagi sebuah perdamaian. Namun setelah pernyataan itu keluar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Kamis 7 Desember 2017 di Istana Bogor Presiden Joko Widodo langsung memberikan sikap dengan mengecam keras terhadap pernyataan Trump sebelumnya dan meminta Amerika Serikat dapat mempertimbangkan kembali atas keputusan Trump yang sudah diambil. Hal menujukan sebuah komitmen yang kuat oleh Presiden Joko Widodo untuk membela dan memiliki sikap yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai perdamaian dan hak asasi manusia.

Sejarah yang penting sudah mencatat secara nyata untuk Indonesia dan Palestina terkait hubungan persaudaraan yang erat. Dibalik ada kesamaan kepemelukan agama, adanya satu prinsip yang sama terkait kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dahulu ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya negeri Palestina pada saat itu menyatakan sikapnya untuk mengakui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Sikap Palestina saat itu tentu menjadi salah satu motif yang menjadikan Indonesia-Palestina memiliki hubungan yang baik dan erat. 

Hal itulah yang menjadikan kekeluargaan dan sinergitas politik yang dibangun untuk merajut secara jangka panjang untuk Pembangunan kepentingan dalam berbagai sektor. Hal inilah yang menjadikan indiktor utama bagi Indonesia untuk menjalin, menjaga, memelihara secara baik hubungan yang sudah diciptakan dan terbentuk sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua pihak dalam menjalin perjalanan Politik Luar negeri bagi kedua negara.

Permasalahan Palestina tentu memiliki korelasi terhadap isi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa , maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. Pernyataan atau isi dari alinea UUD 1945 ini menjadi sumpah dan janji yang sifatnya mengikat  dan sakral bagi Indonesia untuk menjalankan kewajiban sebagai negara yang pernah dijajah dan menjadi negara yang berusaha untuk mempelopori perdamaian dan menjauhkan dari aktualisasi genosida. 

Peranan dan sikap yang dapat dibilang cukup krusial sebagai bentuk dukungan moral terhadap Palestina. Namun sistematis dan cara paradigma terkait Politik Luar Negeri Indonesia untuk Palestina bukan saja tentang dukungan moral, tanggung jawab moral. Melainkan sebuah aktualisasi nyata terhadap realita yang dibangun pada garis sejarah untuk dapat membela dan menjadi bangsa sebagai bangsa yang merajut persatuan dan kesatuan. Kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap dukungan ke Palestina dimaknai sebagai kepentingan antar kesatua terhadap bangsa Palestina.

 Proses rekonsiliasi yang selalu didorong untuk memenuhi kebutuhan nilai hak asasi manusia yang harus ditandai dengan pemberhentian genosida yang terjadi di Palestina. Indonesia tentu dimasa Presiden Jokowi selalu siap untuk memfasilitasi segala bentuk tujuan yang diorientasikan untu perdamaian melalui berbagai macam media sebagai sarana dalam perwujudan kenyataan perdamaian dan menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. Maka Politik yang dijalin oleh Presiden Jokowi merupakan tetap pada dasarnya adalah bebas aktif. Namun pada orientasinya tetap pada perjuangan yang memfokuskan pada kebaikan dan penerapan hak asasi manusia sebagai eleman utama bagi kelancaran dan perdamaian yang semestintya menjadi acuan dan harapan setiap negara.