Entah apa yang ada di balik birokrasi-birokrasi pemerintah. Terutama di lembaga birokrasi pemerintahan daerah. 2014 sudah setengah jalan, tetapi praktek palak-memalak, sunat menyunat masih riil dirasakan oleh kalangan akar rumput.
Bagi sebuah kelompok seni independen, dalam hal ini Seni Teater, kucuran dana bantuan untuk membantu produksi adalah hal yang sangat besar artinya. Terutama, produksi yang bertujuan untuk mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
Sayang, titel juara, atau menjadi kelompok terbaik itu seperti tidak ada artinya bagi instansi pemerintah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat. Perlu diketahui, Kelompok Seni Nan Tumpah yang telah berdiri sejak tahun 2010 tersebut telah mengharumkan nama Sumatera Barat di dalam Festival Nasional Teater Tradisional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud medio Juni 2014. KS Nan Tumpah menjadi salah satu Grup Terbaik dan berhak menerima Tabanas serta uang ganti biaya produksi. Namun, oknum Disbudpar Sumbar yang mengatasnamakan alur birokrasi memotong begitu saja besaran dana produksi yang tidak seberapa itu.
Mirisnya kita mendengar berita ini. Lebih miris lagi hal tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang mengatasnamakan "Pengembangan Kebudayaan". Namun, tidak ada sedikitpun respek dengan pengembangan seni & budaya tersebut.
Kronologis tentang pemalakan yang dilakukan oknum pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar dapat dilihat di blog Mantagi Baru.
Menurut informasi terakhir, oknum pegawai dinas tersebut melancarkan ancaman kepada kelompok seni Nan Tumpah tersebut. Ancaman tersebut berupa tidak akan melibatkan kelompok tersebut di event-event kebudayaan dan pariwista Sumbar selanjutnya.
Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat Sumbar yang bisa menyediakan dana miliaran rupiah untuk terselenggaranya event semisal TDS, tetapi tidak punya kas untuk pengembangan seni yang lain. Miris, karena lagi-lagi kelompok seni semacam KS Nan Tumpah menjadi korban dari hal yang sudah "biasa" dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Miris, karena tidak sedikitpun ada ketakutan bagi instansi daerah dalam hal ini DISBUDPAR SUMBAR dengan keberadaan lembaga BPK atau KPK.
Berita tentang pemalakan oknum DISBUDPAR SUMBAR juga telah dirilis di beberapa media seperti:
Padang Ekspres, edisi 27 Juni 2014
IniOke dot com, edisi 26 Juni 2014
RanahBerita dot com, edisi 26 Juni 2014
"Sampaikan, Sebarkan, Beritakan"