Menyikapi Satement Dua Kubu (PSSI & KPSI)

Halim Mahfudz (HM) PSSI : "timnas adalah kewenangan penuh PSSI sebagai Governing Body di Indonesia dan semua pemain yang dipanggil timnas harus memenuhi panggilan tersebut."

Joko Driyono (JD) KPSI : "timnas nantinya akan dibentuk di bawah Joint Committee, bukan lagi di bawah kendali PSSI Djohar Arifin Husin."

Kedua statement diatas hanya berbeda substansi saja, pernyataan HM merujuk kepada aspek legal administrasi tentang kewenangan PSSI, sedangkan pernyataan JD bersifat dan merujuk kepada teknis pembentukan Timnas, yang harus melibatkan pihak KPSI.

Secara keseluruhan saya menyimpulkan Supervisi dari AFC tidak memihak kepada kubu manapun bahkan cenderung tidak ingin merugikan kedua kubu, Sehingga keputusan yang melibatkan AFC selalu berdasarkan kepada pengakomodiran kepentingan dua kubu petarung, dan lebih menitik beratkan pertarungan berakhir oleh niat baik / ke legowo an kedua belah pihak.

Meski ada tanda tanya besar, yaitu: kenapa dari awal Tim taskforce AFC / FIFA tidak menghukum pihak-pihak PSSI yang secara legal aspek tidak sah, namun saat ini saya tidak mau lelah memikirkan hal itu, karena harapan pihak netral terlaksana oleh keputusan dari rapat ke II Joint Committee yang dilaksanakan di tempat netral (Bukit Jalil, Kualalumpur, Malaysia) dan langsung melibatkan superfisi dari AFC :

1. Penyelenggaraan kompetisi Liga tertinggi harus di persatukan;

2. Penyusunan Draft Statuta secara bersama-sama (Statuta bukan Kitab Suci);

3. Pembentukan Timnas Indonesia melibatkan kedua petarung.

Mohon maaf andai tulisan ini terkesan tergesa-gesa, penulis akui belum banyak membaca referensi secara lengkap, hanya dari beberapa media online saja, sambil menunggu rilis resmi dari pihak berwenang atau berkompeten AFC / FIFA.

Akhir dari tulisan ini, berupa seruan untuk kedua kubu petarung: "Berperilaku bijaklah anda-anda yang mengaku pahlawan sepakbola Indonesia, anda-anda harus bertanggungjawab akan janji dan klaim tentang profesionalisme untuk kebaikan sepakbola nasional, ingatlah bahwa PSSI sesungguhnya milik rakyat Indonesia..."