Ahok vs DPRD

Seminggu belakangan ini, sangat ramai media massa memberitakan perseteruan antara Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD di Jakarta mengenai Hak Angket. Masalah ini awalnya bermula dari Dana Siluman Rp 12,1 triliun yang tiba tiba muncul di RAPBD Jakarta 2015. Sebagai Anak Jakarta, Rasanya tergelitik untuk membuat tulisan sederhana berdasarkan logika dan fakta-fakta yang ada.

Ketua DPRD yang berasal dari PDIP adalah pendukung Ahok sewaktu terjadi kebuntuan mengenai pengangkatan Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden. Herannya, Sang Ketua DPRD ini sewaktu diinterview oleh Metro TV beberapa hari yang lalu sudah tidak sepaham dengan Gubernur Ahok. Temuan Dana Siluman sebesar Rp 12,1 triliun di RAPBD ini tidak secara substantive dibicarakan, tetapi seperti menyalahkan adanya kemungkinan permainan antara para SKPD dan anggota DPRD. Logika ini sepertinya tidak masuk akal.

Pertama, E-Budgeting sudah direlease, yang berarti data RAPBD hanya dapat dirubah oleh orang orang tertentu yang memiliki akses untuk mengganti. Dengan kepintaran Gubernur Ahok, Sudah dapat dipastikan hanya orang orang kepercayaan saja yang dapat merevisi data yang ada. Sepertinya para Dewan yang terhormat kebakaran jenggot dan mulai menyusupi angka angka RAPBD dengan perubahan manual dan inilah yang mengakibatkan Ahok marah besar.

Kedua, Kultur Budaya kita adalah manut pada atasan. Sangatlah yakin bahwa tidak ada Anggota Dewan yang berani untuk mengganti angka angka di RAPBD tanpa persetujuan dari Pimpinan Dewan (baik Ketua maupun Wakil-wakilnya). Apalagi dengan kekuatan Fraksi fraksi di DPRD yang sudah pasti memiliki kepentingan, karena bukan rahasia umum jika Partai partai perlu dana segar dari APBD / APBN untuk tetap dapat bertahan di Pemilu Pemilu berikutnya.

Dengan kelihaian dari Gubernur Ahok yang segera mencari dukungan ke KPK, Presiden Jokowi, dan Rakyat, sepertinya sempat membuat Pimpinan Pimpinan DPRD untuk tiarap sementara. H. Lulung dan M. Taufik termasuk beberapa yang tidak mau mengangkat telpon dan tidak pernah terlihat dalam memberikan response ke media. Malahan Nasdem sudah meungumumkan untuk mundur dari Hak Angket dan sepertinya PKB pun sudah memikirkan untuk melakukan hal yang sama.

Namun membaca berita di Kompas pagi ini, diberitakan bahwa Ketua Tim Hak Angket Ongen Sangaji bersama dengan teman teman sudah mulai berkoar, membela diri mengenai Ahok pernah coba suap ketua DPRD DKI dan akan melapor ke Bareskrim, Rakyat harus hati hati terhadap siapa yang ada di belakang mereka dan juga siapa Bareskrim!

Warga Jakarta harus waspada terhadap perlawanan-perlawanan dalam pemberantasan korupsi! Jangan sampai kasus Abraham Samad vs Budi Gunawan terjadi kembali.  Jangan sampai ranah Hukum diacak acak oleh Ranah Politik. Jangan sampai perjuangan Gubernur Ahok untuk melahirkan Jakarta Baru menjadi terhalang oleh banyaknya tukang begal yang menyamar sebagai Anggota Dewan yang Terhormat. Pemimpin seperti Ahok belum tentu lahir dalam 10 tahun ke depan. Jika tidak sekarang, Indonesia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk membersihkan korupsi. Sebagai rakyat biasa, Kita harus terus mendukung dan mengawasi proses penyelidikan Dana Siluman Rp 12,1 triliun ini yang katanya bisa untuk membangun 60 ribu Unit Rusun di Jakarta.