Mohon tunggu...
Imam Mushlihin
Imam Mushlihin Mohon Tunggu... -

lulus S1 Elektro ISTN\r\nsekarang bekerja di PT Wavetek Integra Nusa (www.wavetek.co.id)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Hapus Subsidi BBM.... Eh Jangan Donk.... tapi....

17 Juni 2013   17:15 Diperbarui: 24 Juni 2015   11:53 325
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Isu terkait rencana kenaikan harga BBM semakin liar. Sesuatu yang seharusnya sumple berkembang menjadi rumit. Semakin rumit dengan agenda politik dari tiap parpol.
Di tulisan ini, kami mencoba untuk menuangkan uneg-uneg saya sebagai warna Indonesia, negara yang kita cintai bersama.
Perlukan subsidi BBM? Jawabnya tentu beragam dan menimbulkan banyak sekali perdepatan antara yang pro dan kontra.
Perlukah negara mensejahterakan rakyatnya?? Anda berani menjawab tidak perlu?? So pasti harus kan???
Namun kalau pertanyaannya adalah, perlukah negara mensejahterakan rakyat miskin (saja), gimana hayo???
Kami berpendapat bahwa negara perlu dan wajib untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia, tanpa pandang bulu (karna memang rata-rata bulu kita sama jarangnya), tanpa pandang suku (kara suku-suku tulang kita sama banyaknya), tanpa pandang kelamin, tanpa pandang agama, tanpa pandang usia, dlsb.
Trus mengenai subsidi BBM ini gimana?
Atau apakah subsidi hanya satu-satunya cara untuk mensejahterakan anak bangsa? Tentu kita sepakat, tidak. Kalau memang subsidi BBM membebani anggaran negara, menambah besaran hutang negara, menambah hutang yang harus ditanggung tiap kepala warga Indonesia, seyogyamya kebijakan ini ditinjau ulang. Tidak harus dihapuskan, mengingat kesiapan rakyat. Namun bisa dikurangi sedikit demi sedikit, dan dialihkan ke sektor lain, sektor yang mensejahterakan seluruh anak bangsa Indonesia.
Trus kenapa ribut-ribut saat subsidi BBM mau dikurangi? Ada ynag bilang timingnya kurang tepat. Ada yang bilang trauma dengan trik 2008. Dan lain-lain. Namun intinya adalah karena kebijakan ini sudah masuk ke ranah politik.
Kok bisa sih masuk ke ranah politik? Ya memang pasti masuk keranah politik. Karena memang negara kita adalah negara demokratis. Tapi apa memang harus sehiruk pikuk seperti sekarang ini? Tentu tidak. Karena kita sama tahu, kondisi ini terjadi karena ketegasan pemerintah yang kurang ada. Pemerintah yang terlalu arif sehingga setiap langkah dilempar ke area publik, sehingga membuka peluang perdebatan, bahkan ke bagian terkecil, bagian detail, yang tentunya pernik-pernik permasalahan semakin banyak. Kita harus ingat, bahwa pemimpin dipilih untuk memimpin. Pemimpin terpilih adalah pemimpin yang dipercaya memiliki kemmpuan, termasuk kemampuan untuk mengambil tindakan dengan tegas dan bertanggung-jawab.
Karena memang tiap keputusan pasti disertai resiko. Dan pemimpin yang bagus, pemimpin yangkuat, adalah pemimpin yang mampu membuat keputusan dengan resiko yang telah diperhitungkan, dan dengan rencana matang untuk menghadapi tiap resiko yang ada.
Nah... kalau subsidi dikurangi dan dialihkan ke bantuan ke rakyat miskin (BLSM) kan bagus?? Kalau yang satu ini (BLSM) akan panjang kali lebar kali tinggi perdepatan dan pembahasannya. Dan saya termasuk yang kurang setuju dengan BLSM. Karena;
1. BLSM rentan disalah gunakan. Bisa menjadi konsumsi politik yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun saya sih cuek aja mau siapa pun yang diuntungkan, asal rakyat tetap diuntungkan. Namun yang gak enak kan kebohongan yang terjadi karenanya.
2. Riweh penerapannya. Bener nggak?? Belum lagi menyalurkan, mendata yang berhak dan tidak aja sudah runyam, sudah gontok-gontokan. Bisa jadi perselisihan antar tetangga terjadi lho... Gak percaya?? Coba anda yang memiliki anak yang lebih dari satu. Beri sesuatu ke anak yang satu dan tidak ke anak yang lain. Ada kencemburuan gak kira-kira? Itu ke anak yang kita didik dan menghormati kita. Gimana lagi kalau itu ke rakyat yang karakternya beragam?? Tentu akan timbul kecemburuan dan kecurigaan.
3. BLSM tidak mendidik. Mungkin sekilas BLSM baik untuk rakyat kurang mampu. Tapi kita tidak bisa memungkiri nahwa itu akan mengurangi daya juang rakyat. Yang tentu saja itu akan menurunkan daya juang kita sebagai bangsa, daya juang kita sebagai negara. Di tengah persaingan global sekarang ini, hal itu akan fatal akibatnya. Ingat beri kailnya, itu yang bijak.
4. Memangnya tidak ada cara lain selain BLSM?? Tentu saja banyak cara yang bisa ditempuh. Dan saya yakin pemerintah tahu akan itu. Namun kenapa yang diambil cara BLSM ya??
Tidak bermaksud keminter dan menggurui. Namun salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memperbaiki layanan kesehatan. Seperti kartu Jakarta sehat ala Jokowi gitu lho... Namun jangan riweh-riweh dengan filtering yang meriwehkan pengawasan dan pelaksanaan. Berikan asuransi kesehatan ke semua warga dengan fasilitas yang rata, standard. Alokasikan saja dana yang ada untuk premi asuransi. Gak usah yang muluk-muluk dengan asuransi import dengan banyak fasilitas ini dan itu. Cukup dengan askes atau jamsostek. Asuransi yang menurut pengalaman saya cukup bagus jika ditangani dengan bagus. Coba tanya yang pernah kerja di Batam kalau tidak percaya.
Bagi rakyat pas-pasan, seperti saya, askes sudah lebih dari yang diharapkan (itu pengalaman saya). Kalau untuk si kaya sih mungkin kurang. Nah... yang merasa kurang dipersilahkan untuk upgrade kelas, atau ambil asuransi lain. Toh mereka sekaranng juga memiliki asuransi lebih dari satu. Bener gak bos??
Dengan begitu, kewajiban negara mensejahterakan seluruh anak bangsa tercapai. Dengan begitu gak perlu ribut-ribut dengan pendataan. Dengan begitu gak ribut dengan pengawasan. Dengan begitu gak usah ribug dengan iri dengki dan prasangka.
Emangnya dananya cukup buat bayar premi asuransi seluruh rakyat ya??? Saya kira kita punya pakar keungan yang handal. Dan pengalihan subsidi BBM bukanlah satu-satunya sumber pendanaan negara bukan. Emang selama ini gak ada anggaran untuk kesehatan. Dan kemana aja tuh pajak pendapatan yang dipotong dari gaji para karyawan?
Dan selain asuransi kesehatan, tentunya masih banyak sektor lain yang tidak menimbulkan gejolak dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, walaupun tidak langsung. Sebut saja dana pendidikan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dll.
Akhirnya, semoga tulisan 'ngelantur' ini bisa menjadi bahan renungan, dan bahan untuk mengambil tindakan. (Merenung aja tanpa bertindak mah sami mawon pak de). Dan mari kita merasa bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan sama. Negara ini didirikan oleh seluruh bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Maka mari kita jayakan negara yang gemah ripah loh jinawi ini. Demi anak-cucu kita.
Salam Sawong.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun