Mohon tunggu...
Satya Dimitri
Satya Dimitri Mohon Tunggu... -

music is the best of me

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Drainase Jakarta Buruk, Anggaran Sulit Terserap?

3 Maret 2018   16:19 Diperbarui: 3 Maret 2018   16:30 962
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Setelah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, tentu sebelum menata Jakarta harus menyiapkan rancangan APBD. Hal yang sudah biasa jika APBD setiap tahunnya mengalami kenaikan. Penuh kontroversi dan banyak mengalami protes mewarnai penetapan RAPBD Jakarta menjadi APBD. APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11) siang. Nilai APBD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 77 triliun lebih. Dipangkas miliaran rupiah, RAPBD DKI 2018 malah naik (merdeka.com) sedangkan penyerapan APBD DKI ini masih rendah seperti yang dikatakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. 

Dia menyebut baru enam persen APBD yang diserap Pemprov DKI. Taufik menilai, Pemprov DKI harus segera melakukan evaluasi agar penyerapan anggaran dapat lebih baik lagi. Hal ini terlihat dari faktor perencanaan yang kurang baik. "Jadi kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu bulan November uang DKI di bank (ada) Rp 20 triliun. Enggak boleh lagi besar di ujung, kalau besar diujung nanti penyimpangan banyak," kata Taufik. Ini sudah pasti menjadi celah untuk istilah ''program penghabisan anggaran''(kompas.com) Yang nantinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan beberapa personal atau kelompok yang merugikan negara maupun rakyat yang harusnya bisa dioptimalkan diawal untuk menata Ibukota seperti contoh program pemberantasan kemiskinan seperti Ok-Ocemart malah nantinya dianggarkan utuk program yang sepertinya tidak penting-penting amat seperti liburan bersama pemprov Jakarta ke Solo misalnya.

Gubernur Anies berkilah, "Kalau melihat pertumbuhan serapan itu jangan melihat angka nominal saja. Bukan nominal persentasenya. Tapi year on year. Jadi, Februari 2018, Februari 2017 dan 2016," Anies di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2018. Anies berniat mengubah pola pembelanjaan Pemprov DKI Jakarta. Selama ini, pembelanjaan baru dimulai saat pertengahan tahun, bahkan akhir tahun. "Itu yang mau digeser. Harapannya tahun berikutnya bisa lebih awal (penyerapannya)," kata dia. (metronews.com) Kalau memang mau berubah harusnya menunjukkan bukti bukan hanya omongan belaka. Buktinya malah masih rendah juga kan serapan APBD nya. Banyak bicara malah membuat banyak masalah, banyak mengumbar janji malah menuai kontra, itulah yang sekarang terjadi pada triwulan pertama awal kepemimpinan Anies.

Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun