Rangkaian Pilkada Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota telah memasuki babak baru dengan mulai berlangsungnya masa tenang sejak tanggal 6 Desember 2020 hingga pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020. Hanya tinggal menghitung hari sampai warga kota satelit Jakarta ini menentukan siapa pemimpin pilihannya.
Pilkada tahun ini diwarnai dengan pecah kongsi pasangan periode lalu ketika Mohammad Idris, sang Walikota, memutuskan untuk menggandeng Imam Budi Hartono melawan Pradi Supriatna, sang Wakil, yang menggandeng Afifah Alia. Terlepas dari hasil akhirnya, dapat dipastikan bahwa orang lama akan kembali menjabat di Balaikota setidaknya hingga Pilkada selanjutnya.
Pilkada Depok tetap menarik untuk diikuti, sebab kendati wilayahnya cukup kecil untuk ukuran sebuah kota, posisinya sebagai daerah penyangga Ibukota negara yang dihuni jutaan manusia memberikan banyak keuntungan bagi parpol penguasa, paling tidak secara elektoral.
Menariknya Pilkada Depok juga menyebabkan sengkarut yang ada di dalamnya menjadi lebih menonjol di mata publik. Ambil contoh kasus pelecehan verbal yang dialami oleh Afifah yang dilontarkan oleh Imam pada saat keduanya melakukan medical checkup di Bandung untuk keperluan pendaftaran di Pilkada, suatu masalah yang cukup serius sekaligus juga remeh untuk level Pilkada.
Dikatakan serius, sebab permasalahan gender memang merupakan isu penting belakangan di era emansipasi dan kesetaraan. Akan tetapi dikatakan remeh juga, sebab tidak semestinya di level calon kepala daerah masih ada masalah semacam ini yang dilakukan oleh seorang kandidat kepada kandidat lain.
Ada juga kisruh mengenai spanduk kampanye Idris-Imam yang mencatut logo KPU dan Pemkot Depok dan dipasang di beberapa titik strategis hingga kemudian menuai polemik dan berujung pada pengguntingan logo serta revisi desain spanduk. Tidak ketinggalan, isu SARA dan rendahnya toleransi di Kota Depok kembali menyeruak dalam sesi debat paslon yang kemudian secara berbarengan disangkal oleh Idris dan Pradi selaku petahana.
Boleh dibilang, pandemi sepertinya bukan merupakan alasan untuk menjadikan Pilkada Depok tahun ini tidak meriah dengan sengkarut permasalahan dan kontroversi, sesuatu yang sangat digemari oleh media dan para simpatisan.
Terlepas dari kisruhnya, Pilkada yang menampilkan perpecahan kongsi selalu menarik bagi penulis selaku konstituen dan pengamat dari luar. Mengapa? Sebab dalam kontestasi semacam ini seluruh pihak yang terlibat memiliki posisi yang sejajar dan seimbang dalam beradu gagasan serta pengaruh. Tidak ada istilah “orang dalam” dan “orang luar” yang mendikotomi setiap paslon, sehingga tendensi sok pintar dan sok tahu dapat dikesampingkan dan diganti dengan kompetisi yang lebih berkualitas.
Setidaknya….. itu yang penulis harapkan di masa-masa awal pencalonan dan kampanye, terutama dengan kehadiran Afifah selaku kandidat perempuan pertama di kota se-patriarki Depok.
Tapi apa daya? Pilkada Depok sekali lagi tak ubahnya pentas tebar janji perubahan dan program berbentuk gratifikasi instan bagi konstituen. Para kandidat terlalu sibuk mengobral program kerja (atau program bagi-bagi bantuan) sehingga kualitas Pilkada kali ini tak beda jauh dengan acara giveaway di akun media sosial para influencer yang kerap bagi-bagi ponsel dan uang gratis serta lebih buruk dibanding pemilihan ketua OSIS SMA.
