DPP LDII Menggelar Musyawarah Penyusunan Program Kerja 2025, untuk Tingkatkan Karya, Kontribusi dan Komunikasi

DPP LDII menggelar "Musyawarah Penyusunan Program Kerja 2025", di Gedung Serba Guna Minhaajurrosyidiin, Jakarta. Kegiatan yang dihelat selama dua hari itu dilaksanakan dengan kombinasi "bottom-up" dan "top-down". Sabtu - Minggu, 30 Nopember - 1 Desember 2024. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya. Kata dia, program-program dirancang oleh masing-masing koordinator bidang dan departemen, kemudian disesuaikan dengan Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk bangsa, dan program pemerintah. Hasil rancangan ini dibahas dalam musyawarah pleno bersama para Dewan Penasehat Pusat (Wanhatpus) DPP LDII sebelum direalisasikan pada awal 2025. 

"Pertemuan kali ini membahas evaluasi pencapaian program LDII 2024 dan menyampaikan rencana program 2025. Hal yang perlu dievaluasi adalah keberhasilan dampak program terhadap masyarakat sekitar, termasuk sinergi dengan program pemerintah. Alhamdulillah 2024 semua berjalan sesuai rencana dengan berbagai dinamika. Hal itu menjadi salah satu dasar penyusunan rencana 2025," ujar Dody. 

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, menegaskan, program kerja 2025 menekankan pada peningkatan kualitas SDM serta karya nyata, yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. 

"Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas utama. Terutama dalam bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, sebagai fondasi keberlanjutan program kerja LDII di masa depan. LDII meningkatkan karya, kontribusi dan komunikasi di tengah masyarakat. Keberadaan LDII harus membawa manfaat bagi masyarakat sekitar," jelas Chriswanto. 

Ia mengungkapkan, berupaya mendukung program-program pemerintah untuk mempercepat realisasi program pemerintah, terutama yang sesuai dengan 8 program prioritas, "Kami berharap, program ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, negara dan bangsa," lanjut KH Chriswanto. 

KH Chriswanto menyatakan, DPP LDII akan memberikan lebih banyak ruang kepada DPW (Provinsi) dan DPD (Kabupaten/kota) untuk menjalankan program kerja di wilayah masing-masing, "Sedangkan DPP akan berfokus pada penyusunan kebijakan dan kegiatan strategis," tutupnya.