Mohon tunggu...
Satria Wildan
Satria Wildan Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Memiliki ketertarikan untuk meneliti isu-isu Kepartaian dan Kebijakan publik di Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Elektabilitas Pemilu 2024 dan Pembentukan Kebijakan Publik

18 Juni 2024   01:25 Diperbarui: 18 Juni 2024   01:38 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Ilustrasi: Kompas.com/Andika Bayu Setyaji 

Partai politik biasanya membentuk suatu koalisi partai yang didasari oleh tujuan bersama dalam memenuhi suatu kepentingan politik. Koalisi merupakan kerja sama beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Koalisi juga terbentuk dalam menentukan arah gerak beberapa partai untuk kedepannya, seperti saat menentukkan calon presiden dan wakilnya yang akan diusung pada gelaran pemilu. Sementara dalam pemerintahan, koalisi ditunjukkan pada partai-partai yang mendukung program kerja daripada presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pilpres dalam pembuatan kebijakan publik kedepannya. 

Dalam pemilu 2024, kita bisa lihat bahwa partai politik memainkan peran dalam membentuk pemetaan koalisi yang diharapkan dapat membantu kenaikan elektabilitas calonnya pada laga pemilu. 

Beberapa koalisi yang terbentuk dengan tujuan untuk mempengaruhi elektabilitas dalam pemilu menghasilkan aspek-aspek seperti, (1) Banyaknya basis pendukung; koalisi antar partai digunakan sebagai senjata utama dalam memperkuat gabungan basis pendukung dari masing-masing partai di tingkat daerah hingga nasional. Dengan adanya penggabungan basis pendukung dari tiap partai yang ada, diharapkan dapat menghasilkan penguatan dukungan yang lebih optimal melalui konsolidasi suara dari berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya mungkin terpecah. Hal ini juga dapat meningkatkan total suara yang diperolah dari kontestasi pemilu (2) Sumber daya kampanye terjangkau; partai-partai yang telah membentuk koalisi akan saling melengkapi dalam memenuhi sumber daya yang dibutuhkan, terutama dalam berkampanye. Hal yang diperlukan seperti, tenaga kerja (partisan), dana kampanye, logistik dan lainnya yang bersangkutan dengan kepentingan kampanye akan jauh lebih efisien dan efektif, serta pesan politik yang ingin disalurkan kepada pemilih akan lebih mudah dikarenakan jangkauannya akan mencangkup lebih luas. (3) Strategi alur kampanye lebih teratur; koalisi memungkinkan kemudahan dalam membangun perancangan alur kampanye karena mereka dapat berkerja sama dalam menyelaraskan plaform yang digunakan untuk memberikan pesan kampanye yang bertujuan menarik pemilih di berbagai level dan mengurangi adanya pesan yang dapat membingungkan atau mengecewakan pemilih. (4) Mempengaruhi persepsi publik; adanya koalisi dapat mempengaruhi persepsi publik pada partai-partai yang bergabung, khususnya pada partai-partai besar yang memiliki kesamaan ideologi pastinya akan dilihat sebagai upaya persatuan yang dapat mendorong pemikiran publik dalam upaya menciptakan daya tarik tersendiri, sedangkan koalisi partai yang oppurtunis atau non konsisten dalam prinsip idelogi yang mereka punya akan mengurangi kepercayaan publik sebagai pemilih. (5) Dampak elektoral; koalisi dikatakan dapat mempengaruhi hasil pemilu lewat penggabungan suara dalam sistem pemilu proporsional. Di tingkat daerah misalnya, koalisi membantu para kader partai yang ikut partisipasi dalam pemilu besar kemungkinan memperoleh suara yang unggul yang tersebar di tiap daerah pemilihan untuk mengunci kemenangan.

Pengaruh koalisi memang memiliki dampak signifikan jika setiap tahapan dilakukan dengan baik. Contohnya pada pemilu 2024 yang sudah dilakukan secara serentak, dimana partai-partai besar membentuk suatu koalisi untuk mencalonkan kandidat yang cocok khususnya dalam pemilihan presiden. Koalisi partai yang terbentuk diantaranya, Koalisi Indonesia Maju (Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN) yang mencalonkan Pabowo-Gibran, Koalisi Perubahan (Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem) mencalonkan Anis-Imin, serta Partai PDI-P dan PPP mencalonkan Ganjar-Mahfud. Pemilu tersebut dimenangkan oleh koalisi Indonesia maju yang mencalonkan Prabowo dan Gibran di tingkat presiden. Strategi utama yang dilancarkan oleh koalisi ini adalah memanfaatkan sejumlah partisipan dari pendukung masing-masing partai yang sudah mempunyai nama yang besar. Misalnya, partai Golkar yang mempunyai pengikut yang signifkan mengingat partai ini diisi oleh kader yang berkualitas berkat program Golkar Institute. Selain itu, Partai lain dari gabungan koalisi ini juga ikut melayangkan strategi demi mengundang masa melalui media sosial dengan meramaikan hastag gemoy, allin02 dan memberi support penuh terhadap kebijakan yang ditawarkan paslon saat masa kampanye. Hal tersebut memberikan pandangan bahwasanya koalisi dapat memberikan keuntungan elektoral yang besar dengan cara tersendiri untuk membawakannya, seperti penggabungan basis pendukung, kerjasama memenuhi sumber daya dan strategi kampannye yang matang. Namun, keberhasilan koalisi juga tergantung pada keselarasan ideologis dan kemampuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Fenomena tersebut mencerminkan bagaimana pengaruh kolisi politik pada perolehan elektabilitas partai dalam konteks pemilu, lalu dampak apa yang dihasilkan dari koalisi jika berbicara dalam konteks kebijakan publik?.Pengaruh signifikan dari suatu koalisi pada pembuatan kebijakan publik dilihat dari masing-masing partai yang berusaha mewujudkan kepentingannya agar  diterima dan dikonversikan menjadi suatu kebijakan publik. Sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi dan multipartai, seringkali terdapat pemerintah koalisi yang disebabkan jarangnya perolehan mayoritas mutlak dalam pemilu legislatif. Sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari negosiasi antar partai yang sudah berkoalisi sebelumnya. Dalam melakukan negosiasi tersebut, partai memiliki prioritas kebijakan sendiri, sehingga komporomi menjadi hal terpenting demi mencapai kesepakatan bersama. Ini dapat menimbulkan hambatan dalam pembuatan proses kebijakan yang lamban karena membutuhkan waktu lama dari negosiasi berbagai pihak kepentingan. Koalisi juga seringkali mengarah kepada pembagian kekuasaan terutama dalam menempati jabatan menteri pada kabinet tertentu. Partai yang mempunyai keterlibatan penuh dalam mencapai keberhasilan dalam pemilu biasanya berupaya untuk memasukkan agenda partai ke dalam kebijakan yang nantinya dirancang oleh kementrian yang dipimpin. Selain itu juga, Pengaruh koalisi ini berdampak pada demokrasi kita karena akan menghasilkan representasi yang luas karena dengan penggabungan berbagai kepentingan dan ideologi yang ada dalam pemerintahan akan memperkuat legitimasi yang dimiliki, sehingga kebijakan yang dibuat akan memuat keleluasaan kepentingan politik dan sosial yang ada.

Koalisi partai politik mewarnai berbagai pengaruh yang dibawakan dalam kehidupan politik dalam suatu negara. Khususnya pada konteks elektabilitas pemilu dan keterlibatan pembuatan kebijakan publik. Pembentukan koalisi dengan tujuan untuk mencapai elektabilitas yang tinggi, diperlukan kegigihan dan perencanaan yang matang agar implementasi yang dijalankan nantinya dapat membuahkan hasil. Keselarasan tujuan dan ideologi juga berpengaruh dalam membentuk suatu koalisi agar publik dapat menilai partai yang ideal untuk meningkatkan stabilitas negara. Koalisi partai juga mempengaruhi pembentukan kebijakan publik karena hal yang didasari dari berbagai kepentingan pastinya akan menghasilkan output yang perlu dibicarakan dalam berbagai pihak koalisi didalamnya. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun