Mohon tunggu...
satriadirgantara
satriadirgantara Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Suka travelling

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Fakta Kasus Budi Said Crazy Rich Surabaya dan Emas yang Hilang

13 Januari 2025   14:22 Diperbarui: 13 Januari 2025   14:22 69
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS


Kasus Budi Said, seorang pengusaha kaya asal Surabaya, menjadi salah satu masalah besar yang menyita perhatian publik. Sebagai salah satu tokoh bisnis yang sering dijuluki "Crazy Rich Surabaya," Budi Said terlibat dalam kasus manipulasi pembelian emas yang melibatkan PT Aneka Tambang (Antam). Pada tahun 2018, Budi Said membeli emas sebanyak 7 ton (7.071 kg) dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,5 triliun. Namun, setelah proses transaksi selesai, emas yang diterimanya hanya berjumlah 5,9 ton (5.935 kg). Sisanya, sebesar 1,1 ton, tidak pernah diterimanya.  
Permasalahan terjadi ketika Budi Said mengklaim bahwa staf Antam, Eksi Anggraeni, menjanjikan emas tersebut dengan harga diskon yang lebih murah dari harga resmi. Sayangnya, diskon itu tidak tercatat di sistem resmi Antam dan diduga dilakukan secara ilegal. Akibat manipulasi ini, kerugian negara mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,165 triliun.
Kasus ini mencoreng reputasi PT Antam, salah satu perusahaan negara yang selama ini dikenal sebagai perusahaan yang sangat bagus. Dan tidak hanya itu, kasus ini juga memunculkan kembali pertanyaan dari publik tentang bagaimana lemahnya pengawasan internal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya terkenal memiliki sistem pengawasan sangat ketat.
Proses Hukum dan Vonis Hakim
Setelah melalui proses hukum yang panjang, pada Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Budi Said. Dengan hukuman 15 tahun penjara, Dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 35,5 miliar jumlah yang setara dengan 58,841 kg emas.  
Vonis ini memicu respons yang beragam. Sebagian pihak menilai hukuman ini cukup berat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, apalagi jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lain yang sering kali berakhir dengan hukuman ringan. Namun, ada pula yang menganggap hukuman ini belum cukup untuk menutupi kerugian negara yang sangat besar.  
 
Bayangkan, dengan uang sebesar Rp 1,165 triliun, pemerintah dapat membangun ratusan sekolah, rumah sakit, atau memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang tertinggal. Namun uang tersebut kini hilang tanpa memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat dan malah merugikan negara.
Dampak Kasus Budi Said  
Kasus ini menimbulkan berbagai dampak yang serius, baik pada negara, masyarakat, maupun sektor ekonomi di negara Indonesia.
1. Kerugian Ekonomi yang Luar Biasa  
  Negara kehilangan Rp 1,165 triliun, angka yang luar biasa besar dan tidak sedikit untuk sebuah kasus korupsi. Dengan jumlah iSni, pemerintah seharusnya bisa memperbaiki kualitas pendidikan, menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, dan membangun infrastruktur baru yang lebih berguna.
  Dalam jangka panjang, kerugian ini akan membebani anggaran negara. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah sering kali harus memotong anggaran dari sektor lain yang juga sangat penting, seperti subsidi energi atau program bantuan sosial untuk menutupi kerugian kasus ini.
2. PT Antam Tercoreng  
  PT Antam adalah salah satu perusahaan negara yang selama ini dikenal sebagai simbol kepercayaan dan keamaanan pembelian. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem pengawasan dalam Antam. Ketidakmampuan perusahaan sebesar Antam untuk mencegah manipulasi seperti ini menimbulkan keraguan di masyarakat. Pelanggan dan investor mulai mempertanyakan keamanan dan keandalan transaksi dengan perusahaan tersebut.  
3. Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum Menurun  
  Ketika pelaku korupsi kelas atas seperti Budi Said mendapatkan hukuman yang masih diperdebatkan, masyarakat kecil sering kali dihukum berat untuk pelanggaran yang jauh lebih kecil. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.  
 
  Contoh lain adalah kasus nenek yang mencuri kayu di hutan untuk kebutuhan hidupnya yang dihukum penjara. Bandingkan dengan pelaku kejahatan ekonomi besar seperti ini yang masih memiliki peluang mendapatkan keringanan hukuman.  
4. Menurunkan Kepercayaan Investor luar
Dalam dunia bisnis, stabilitas hukum dan transparansi adalah dua faktor utama yang menjadi pertimbangan investor asing. Kasus ini memberikan dampak buruk bahwa sistem pengelolaan perusahaan negara masih lemah dan kurang dalam menangani pembohongan. Akibatnya, banyak investor mungkin merasa enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Bahkan, investor yang sudah berjalan pun mungkin mempertimbangkan untuk menarik investasi mereka jika merasa tidak aman.  
5. Meningkatkan Ketimpangan Sosial  
Ketika pelaku korupsi besar seperti Budi Said mendapatkan hukuman yang masih diperdebatkan, masyarakat kecil merasa semakin tertindas. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan rasa frustrasi, tetapi juga memicu perasaan tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat dan bisa jadi bahkan menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial.  
6. Membebani Generasi Mendatang  
  Dana yang hilang akibat korupsi adalah dana yang sebenarnya milik generasi mendatang. Uang sebesar Rp 1,165 triliun bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang akan bermanfaat bagi anak cucu kita. Sebaliknya, akibat korupsi ini, generasi mendatang harus menanggung beban tambahan, baik berupa utang negara maupun fasilitas yang tidak memadai. Banyak sekali daderah yang belum terjajah oleh tgeknologi yang mana orang diluaran malah sibuk mengkorupsi dana yang seharusnya dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada di indonesia.
 
 
Pelajaran dari Kasus Ini
Kasus Budi Said memberikan banyak pelajaran berharga yang harus menjadi perhatian kita semua.  
1. Sistem Pengawasan Harus Lebih Ketat  
  Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan di BUMN seperti Antam masih memiliki banyak kelemahan. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, pembohongan seperti ini akan terus terulang jika ada kelalaian dalam pengamanan
2. Hukuman Berat Adalah Kunci  
Hukuman yang berat harus menjadi standar bagi pelaku korupsi besar. Hukuman yang ringan hanya akan memberikan ruang bagi pelaku lain untuk melakukan kejahatan terus menerus, di negara lain bahkan pelaku korupsi bisa dipidana seumur hidup, jika menjadikan contoh negara lain bisa saja dapat mengurangi adanya korupsi di indonesia.
3. Keterbukaan dalam perusahaan  
pengelolaan perusahaan negara tidak hanya penting untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.  
Solusi untuk Mencegah Kasus Serupa  
Untuk mencegah kasus serupa terulang, langkah-langkah berikut harus segera dilakukan:  
1. Penguatan Pengawasan di Perusahaan Negara  
Semua transaksi di perusahaan negara harus dicatat secara digital dan diawasi oleh pihak yang mengawasi kalau dalam e commerce shopee dan lain itu menggunakan OJK. Pengawas harus rutin dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada celah untuk menipu.
 
 
 
 
2. Penegakan Hukum yang Tegas  
 Koruptor harus mendapatkan hukuman berat tanpa alasan apapun itu. Selain hukuman badan, seluruh aset hasil korupsi harus disita dan dikembalikan ke negara. Seperti bapak dari mario dandy yang sekarang aset disita karena melakukan korupsi yang sangat besar
3. Pendidikan Anti-Korupsi Sejak Dini  
Pentingnya kejujuran harus diajarkan di sekolah-sekolah sejak dini karena hal seperti ini adalah hal yang penting. Pegawai pemerintahan juga perlu mendapatkan pelatihan agar secara alam bawah sadar menyadari bahwa hal itu sangat merugikan dan membuat diri kita tidak bisa keluar dari hal yang salah.
4. Keterbukaan dalam Pengelolaan BUMN  
Data keuangan dan transaksi di BUMN harus dibuka untuk publik agar masyarakat dapat ikut memantau kinerjanya. Mungkin terlihat sangat aneh dan sulit tetapi hal ini bisa jadi dapat mengurangi angka korupsi di indonesia
5. Peningkatan Kewenangan Lembaga Anti-Korupsi  
Lembaga seperti KPK harus diperkuat, baik dari segi kewenangan maupun sumber daya, agar dapat menangani kasus-kasus besar seperti ini dengan lebih efektif.
Harapan
Agar generasi muda punya peran penting dalam mengubah budaya korupsi di Indonesia. Edukasi soal integritas harus jadi perhatian utama. Bayangin kalau anak-anak kita nanti tumbuh dengan nilai-nilai anti-korupsi yang kuat. Mereka bakal ngerti bahwa mengambil hak orang lain itu nggak cuma merugikan negara, tapi juga menghancurkan masa depan banyak orang.
Sebagai generasi penerus, kita juga harus mulai dari diri sendiri. Jangan tergoda untuk jalan pintas, apalagi kalau itu melibatkan sesuatu yang ilegal. Kalau kita mulai dari hal kecil seperti jujur di kehidupan sehari-hari, dampaknya bisa luar biasa.
Sebagai masyarakat, kita juga nggak bisa cuma diam. Kasus kayak gini harusnya bikin kita semua lebih kritis. Misalnya, jangan ragu buat nuntut transparansi atau keterbukaan dari pemerintah dan perusahaan BUMN. Kita bisa mulai dengan ikut kampanye anti-korupsi, tanda tangan petisi, atau aktif di media sosial buat suarakan pendapat. Terkadang, suara kita yang lantang bisa bikin pejabat atau lembaga tertentu lebih hati-hati.
Bayangkan kalau publik nggak peduli sama kasus ini. Mungkin aja pelaku lain yang terlibat bakal lolos atau malah muncul kasus serupa di masa depan. Karena itu, kita sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk terus awasi dan dorong perubahan.
Kesimpulan
Kasus ini bikin kita sadar bahwa uang sebesar Rp 1,165 triliun yang hilang karena korupsi bukan cuma angka di atas kertas. Bayangin aja, uang segitu bisa buat membangun ratusan sekolah atau rumah sakit yang akan bermanfaat buat rakyat banyak. Tapi apa yang terjadi? Uang itu malah melayang karena sistem yang lemah dan niat serakah segelintir orang. Yang perlu kita renungkan juga, kok bisa ya perusahaan besar seperti PT Antam kecolongan dalam pengawasan internal? Bukannya mereka harusnya punya sistem canggih buat cegah manipulasi kayak gini? Kalau perusahaan sebesar itu aja bisa lengah, apalagi lembaga yang lebih kecil? Kasus ini harusnya jadi tamparan keras buat semua pihak untuk memperbaiki sistem, bukan cuma di PT Antam, tapi di semua institusi yang mengelola aset negara.  
Vonis 15 tahun penjara adalah langkah awal, tetapi belum cukup untuk menutupi kerugian besar yang telah terjadi. Perbaikan hukum, pengawasan ketat, dan penerapan hukuman yang berat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kasus seperti ini tidak terulang. Masyarakat sangat berharap begitupun saya hal ini tidak akan terulang. Jika semua pihak bersatu, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih bersih, adil.  Harusnya kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan biarkan koruptor merasa aman, karena hukum yang tidak tegas dan aparat yang mudah di suap

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun