Selamat Datang Perubahan

Pernahkah anda mempertanyakan bagaimana pengobatan Hepatitis C yang awalnya 2,5 juta Rupiah setiap minggunya atau setara dengan 250 juta Rupiah per pasien dalam satu total terapi menjadi terjangkau bagi masyarakat Indonesia? Pernahkan anda merasa penasaran bagaimana akhirnya Telkomsel menghapus kebijakan zonasi paket data internet di NTT, Maluku, dan Papua? Pernahkah anda juga mempertanyakan bagaimana Presiden Joko Widodo dengan mantap mencopot Kabareskrim Budi Waseso? Paling anyar, pernahkan anda mempertanyakan bagaimana sidang MKD (Majelis Kehormatan Dewan) bisa dilaksanakan secara terbuka? Jika anda tidak mengerti maksud pertanyaan saya, maka kita berada pada era yang sama: era perubahan sosial politik.

Masyarakat merupakan kumpulan kesatuan dari individu-individu yang memiliki sifat, pemikiran dan karakter yang bermacam-macam. Sifat, pemikiran dan karakter yang bermacam-macam inilah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat (Moore, 1965). Bagian dimana penulis mempertanyakan beberapa kejadian diatas semata-mata memberikan bukti nyata akan adanya perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Ciri ciri perubahan sosial politik secara psikologis pada umumnya dapat kita lihat sebagai berikut : (1) hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan terutama lembaga-lembaga ekonomi dan politik. (2) dipertanyakannya otoritas dalam institusi-institusi sosial yang utama. (3) menurunnya etika kerja tradisional. (4) penolakan yang terjadi secara luas terhadap teknorasi dan berbagai segi organisasi birokrasi. Dewasa ini, berdasarkan ciri-ciri diatas dapat diprediksi bahwa perubahan sosial yang tengah berlangsung pada masyarakat Indonesia diiringi pula dengan perubahan kebijakan pemerintah. Reformasi politik yang lalu telah berhasil menggulingkan konstruksi politik rezim lama yang monolitik, otoriter dan militeristik sekaligus membentangkan jalan bagi berlangsungnya demokratisasi dan transformasi sosial. Proses itu juga sering disebut sebagai transisi demokrasi. Titik tolaknya adalah peristiwa pemakzulan Presiden Soeharto dari pucuk kekuasaan pada bulan Mei 1998 (Arifin, 2008). Perubahan sosial politik pada era tersebut tentu saja berbeda dengan yang terjadi saat ini, mulai dari metode yang dilakukan seperti demonstrasi, orasi publik, mogok makan dan lain sebagainya sampai dengan pembekapan media oleh penguasa. Oleh karena itu, di era global saat ini secara sadar atau tidak, masyarakat Indonesia yang telah merasakan kebijakan publik sekaligus memberikan tanggapannya secara bebas dengan berbagai cara dan dengan berbagai media sebenarnya telah melakukan partisipasi politik. Mengapa demikian? Politik pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara (Handoyo, dkk, 2010: 41).

Jalan poros Desa Sendangrejo, Kec. Dander yang rusak telah mendapat perbaikan melalui Dinas PU Kab. Bojonegoro, perbaikan sistem BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan online, pembangunan Perpustakaan 24 jam di Bandung, dan perbaikan pelayanan pada Kementrian Agama dan Tata Ruang. Beberapa kejadian diatas juga semata-mata memberikan bukti nyata akan adanya perubahan sosial yang diiringi dengan perubahan kebijakan pemerintah pada masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan mudahnya perubahan kebijakan itu didapat? Jika anda menjadi sangat tertarik maka cobalah berkunjung ke dua alamat web ini: Change.org, dan Lapor.go.id, singkatanya, jika anda ingin menyalurkan aspirasi, kritik, sampai dengan saran pembangunan aktifkan diri anda mulai sekarang melalui dua alamat web tersebut. Berbasis world wide dengan efek bola salju nyatanya memberikan dampak cukup signifikan akan perubahan kebijakan publik sebuah instansi sampai pemerintah. Bahkan keduanya mulai mengembangkan sektor aplikasi yang dapat diunduh oleh semua pengguna telepon seluler. Ditinjau dari jenisnya, menggunakan “jasa” dua alamat web diatas untuk kegiatan politik dapat disebut dengan lobbby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu (Huntington dan Nelson, 1990).

Tahukan anda, pada akhir 2015 diperkirakan 55 juta pengguna smartphone di Indonesia, diprediksi pada 2016 akan ada 65,2 juta pengguna, dan pada 2017 akan ada 74,9 juta pengguna. 50 persen pemilik smartphone di Indonesia menjadikan peranti itu sebagai peralatan telekomunikasi utama, termasuk untuk mengakses internet (Kompas, tekno). Apakah anda setuju bahwa saat ini kita merupakan bagian dari minoritas? Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2015 sudah mencapai 88,1 Juta, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang ada adalah 252,4 Juta maka dapat dikatakan bahwa presentasi pengguna hanya sebesar 34,9 %. Hal menarik lainnya adalah 85% dari jumlah pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat seluler (Kompas, tekno). Media berperan penting dalam menentukan isu mana yang akan dikedepankan, seperti contohnya jika media mengedepankan isu ekonomi maka masyarakat akan menganggap ekonomi sebagai isu terpenting saat ini. dampak bagi opini publik adalah masyarakat akan mengevaluasi pemerintah berdasarkan apa yang dikedepankan media sebagai isu penting. Bahkan sebagai minoritas, netizens pun telah mampu merubah berbagai kebijakan publik. Singkatnya, hanya dengan bermodalkan smartphone yang kita genggam saat ini serta semakin bebasnya informasi yang bisa diakses seharusnya kita telah mampu berpartisipasi aktif didalam membangun Indonesia. Dimulai dari menjadi netizens yang bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi sampai dengan turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Demo, orasi dan diskusi politik saat ini memang masih menjadi metode efektif dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat dan pihak terkait namun ada cara alternatif yang dirasa lebih “greget” dapat dilakukan adalah melalui “jasa” alamat web diatas. Kita akan diberikan kesempatan untuk membuat atau menandatangi petisi online juga memungkinkan secara aktif melaporkan tindak penyelewengan kebijakan publik. Artikel ini dibuat semata-mata bukan untuk media promosi bahkan menyinggung pihak-pihak tertentu tetapi bertujuan untuk menginspirasi anda bahwa kita bisa melakukan hal kecil untuk Indonesia jauh lebih baik. Selamat datang perubahan, mulailah dari diri kita.