Jakarta -- Dilaporkan Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 587 dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).  Bertepatan pada 1 Juni 2024,  Genap 100 hari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perihal tersebut tertuang dalam dalam acara  Media Gathering yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN dilansir dari laman web Kementerian ATR/BPN.
Lalu apakah itu KKPR ? Mengapa seolah sangat dikejar oleh pemerintah sesegera mungkin.
Peran KKPR dalam Iklim Investasi
KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam artian kegiatan usaha yang terencanakan harus sejalan dengan zonasi, peruntukan lahan, dan persyaratan lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut. Waktu dulu kita mengenal KPKR dengan istilah Izin Lokasi, lalu apa bedanya?.
KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai dari pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah bagi warga masyarakat yang ingin membuat usaha.
Di samping bisa melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga mengaplikasikan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha.
Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sendiri tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
KKPR ini bermanfaat sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu diperoleh sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha. KKPR juga dapat digunakan untuk menjadi syarat mengajukan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG).
"Dari Februari ke Juni, 100 hari ada 587 dokumen KKPR (diterbitkan). Ini sesuatu yang baik dan dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp58,28 triliun," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.
Pihak kementerian ATR/BPN menyampaikan, semenjak Peraturan Menteri (Permen) terkait KKPR ini diterbitkan di tahun 2021, jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan mengalami peningkatan cukup signifikan. Disebutkan terdapat  2.398 dokumen yang telah diterbitkan dengan nilai investasi mencapai Rp926,65 triliun, sungguh nilai fantastis jika hal ini benar-benar bisa dimaksimalkan potensinya oleh para investor usaha.
Peran RDTR dalam iklim Investasi
Selain KKPR, kita juga mengenal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kiranya juga dapat mendukung iklim investasi.
