[caption caption="tekno.kompas.com"][/caption]
Fenomena rencana majunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon independen dalam Pilgub DKI pada 2017 menarik perhatian publik, pasalnya publik merasa gerah jika yang diusung hanya calon berlatar belakang partai yang notabenenya banyak kemauan partai yang dituruti, seperti mahar politik dan lainnya. Ditambah lagi Ahok dinilai memiliki rekam jejak baik saat memimpin Jakarta sekarang ini.
Fenomena calon independen adalah hal yang wajar, mengingat Undang-undang telah menjamin hal itu. Permasalahannya bukan hanya di Parpol saja biang dari keruwetan atau masalah pejabat daerah tersebut, artinya permasalahan muncul atau mengganggu kinerja pejabat daerah bukan hanya dari Parpol saja, sehingga dengan lepasnya calon kandidat dari jalur parpol (independen) belum menjamin elektabilitasnya akan mulus, atau pun tidak diganggu unsur lainnya.
Permasalahan lainnya adalah pada pengusaha. Ahok bisa saja lepas dari Parpol, namun tidak menjamin Ahok akan lepas dari pengusaha, karena sumber dana terbesar dalam Pilkada datangnya juga dari pengusaha. Ketika masyarakat mengasumsikan Ahok berdiri di luar partai, apakah Ia juga betul-betul berdiri di luar pengusaha saat maju pada Pilgub DKI 2017 nanti?, karena yang memiliki tuntutan paling banyak yang mengganggu kinerja pejabat, bukan cuma mahar Parpol, tetapi mahar untuk pengusaha, dan seperti kita ketahui, produk hukum dipengaruhi oleh politik, sedangkan produk politik kerapkali dipengaruhi juga oleh pengusaha yang bermain bersama oknum Legislator atau Eksekutif, sehingga menghasilkan produk hukum titipan pengusaha.
Hal itu yang sering luput dari pandangan masyarakat. Masyarakat sangat mendukung Ahok maju melalui jalur independen, sangat bohong jika Ahok memiliki cukup anggaran pribadi untuk maju, lantas anggaran dari mana untuk maju melalui jalur independen?, apakah dari pengusaha? jika benar tentu independen Ahok cuma pada partai, sedangkan pengusaha menjadi mitra.
Lantas jika taruhlah Ahok maju dengan dukungan pengusaha, apakah ada pengusaha yang mau memberi bantuan tanpa memperkirakan untung rugi? jika ada, saya yakin itu bukan pengusaha, karena karakter pengusaha tentu akan mempertimbangkan untung rugi. Jelas tujuan mendukung Ahok untuk keuntungan, seandainya jika Ia didukung oleh pengusaha, sebut saja misalkan terkait IMB dan proses pelumas perizinan, bisa saja itu terjadi.
Saya hanya mengajak berpikir kritis saja, jika Ahok maju tanpa partai, siapa di belakangnya? apakah mungkin dia memiliki dana kampanye tanpa pengusaha? jika di belakang Ahok adalah pengusaha, apa tujuan pengusaha mendukungnya? Marilah berpikir kritis.
Hal ini tentunya hanya sebatas asumsi saya, tapi terlepas dari independen Ahok tanpa Parpol atau pun pengusaha, yang jelas rekam jejak Ahok sangat pantas untuk menjadi pemimpin DKI berikutnya. Karena untuk memilih pemimpin harus diukur dari rekam jejaknya. Namun berpikir bebas dan kritis tentunya sah-sah saja demi mempertajam pisau analisis kita.
