Kisruh di Partai berlambang pohon beringin ini rupanya cukup alot, perselisihan internal partal Golkar dari waktu ke waktu belum juga menemukan win-win solution antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.
Disini akan dikupas kronologis polemik yang melanda partai Golkar dengan tiga fase, tiga fase dimaksud yaitu fase awal mula konflik, fase penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan terakhir fase penyelesaian konflik melalui koridor politik, berikut kronologis perselisihan di tubuh partai Golkar dari waktu ke waktu.
Awal Mula Konflik
Minggu 18 mei 2014 diselenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VI Partai Golkar di Jakarta, dari hasil terselenggaranya rapimnas tersebut memandatkan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Capres atau Cawapres di Pilpres 2014, keputusan tersebut diambil dalam rapat tertutup dengan melibatkan 33 DPD I.
ARB kemudian secara tegas menyatakan bahwa kader Golkar yang ingin maju menjadi capres ataupun cawapres diluar dirinya harus menanggalkan jabatan baik pada pengurus partai maupun anggota partai sesuai dengan peraturan internal Golkar. Disamping itu rapimnas juga membahas mitra koalisi Golkar dalam bursa pilpres 2014, Golkar yang meraup 14,75 persen suara atau 16,3 persen kursi di parlemen tentunya merupakan partai yang cukup berpengaruh.
Namun dinamika baru muncul ketika Ical (ARB) mengikuti kampanye Prabowo-Hatta di Bandung, Jawa Barat dan Solo, banyak yang mengkritisi ARB karena terlibat koalisi dengan Prabowo yang telah mengusung Hatta sebagai cawapres, karena disisi lain mantan ketua umum Golkar, Jusuf Kalla telah maju sebagai cawapres di kubu Jokowi. Dari inilah muncul retak-retak kecil di tubuh partai Golkar yang akan menjadi patahan San Andreas (besar).
Dinamika barupun muncul lagi pasca kekalahan Prabowo-Hatta di pilpres 2014, banyak kader Golkar merasa berang dengan sikap ARB yang justru berkoalisi dengan Prabowo ketimbang berkoalisi dengan Jokowi yang juga mengusung kader Golkar sebagai cawapresnya, tiba-tiba Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan dipercepat pada tanggal 30 november 2014 padahal rapat pleno DPP Golkar akan menjadwalkan Munas pada Januari 2015, ada indikasi percepatan munas yang diawali rapimnas untuk aklamasi ARB menjadi ketua umum kembali.
Ketua DPP Golkar, Agun Gunanjar mensinyalir percepatan munas adalah untuk percepatan ARB menjadi ketua umum, ia mengharapkan agar munas melibatkan KPK.
DPP Golkar dibawah ARB memberi sanksi kader yang menghendaki munas sesuai AD/ART Partai, ARB juga memecat Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang dikarenakan mendukung Jokowi-JK dalam pilpres yang tidak sesuai keputusan partai, namun anehnya justru JK tidak dipecat yang mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai kader, sedangkan dari keputusan partai seharusnya JK mengundurkan diri sebagai kader.
Situasi baru muncul ketika berlangsungnya voting di DPR RI terkait undang-undang pemilihan langsung kepala daerah, 11 anggota DPR RI dari Fraksi Golkar mendukung pemilu secara langsung, tidak sesuai dengan internal Golkar yang hendaki pemilu tidak secara langsung, alhasil sanksi pencopotan jabatan struktur di partai Golkar diberikan.
Sebelum berlangsung rapat pleno untuk membahas munas, telah terjadi koordinasi Golkar dengan menghadiri DPD-DPD I di Bandung untuk melakukan skenario tertutup agar munas dilakukan sesegera mungkin dan memenangkan ARB, namun upaya tersebut dipatahkan dalam rapat pleno partai Golkar.
