Hentikan Vaksinasi di Sekolah

Saran dan Rekomendasi

Keberhasilan program vaksinasi akan sangat tergantung pada tata kelola dan tata laksananya secara efektif dan efisien. Dalam beberapa pemberitaan media akhir-akhir ini saya mendapat informasi kalau setiap hari Walikota, Kapolres, Kajari, Ketua DPR, Kepala Dinas, dan para pejabat lainnya "abring-abringan" safari vaksinasi ke sekolah, pesantren, dan titik-titik lainnya tempat vaksinasi dilaksanakan.

Menurut hemat saya, model seperti itu terlalu mewah dan cenderung lebih mengedepankan unsur seremonial saja, dan bahkan pada titik tertentu hal ini akan memberatkan anggaran pelaksanaan vaksinasi. Tata kelola dan tata laksana vaksinasi sebenarnya bisa lebih simpel. Vaksinasi itu urusan Dinas Kesehatan. Para petinggi cukup memberikan guiden dan kebijakan, tidak perlu turun tangan lebih jauh, serahkan saja kepada Dinas Kesehatan beserta jejaringnya: Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dll. Kalau perlu tim pengamanan cukuplah ada Babinsa, Babinkamtibmas, beserta para aparat desa/kelurahan.

Di tengah situasi pandemic yang berkepanjangan ini, yang diharapkan dari para petinggi (Forkopinda: Gubernur/Bupati/Walikota/DPR/Polres, dll) adalah sense of crisis. Jangan hanya terpaku pada formalitas dan seremoni, tapi lebih memikirkan hal-hal strategis. Bagaimana misalnya memberi masukan/terobosan pada kaula muda untuk memanfaatkan literasi digital di tengah pandemic, para pegiat UKM didorong untuk mengembangkan ekonomi kreatif, juga di lingkungan pendidikan terus mendorong para guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kreasi dan inovasi pembelajaran agar anak bangsa tidak terjerembab pada "Learning Loss", bukan malah justru membebani para guru menjadi panitia vaksinasi ...

Masih soal tata kelola dan tata laksana vaksinasi, saya juga tidak habis pikir kenapa program vaksinasi kini lebih menjadi domain Polres ketimbang Dinas Kesehatan? Di beberapa tempat di pesantren, di sekolah, di beberapa titik lainnya banyak spanduk tersebar, "Vaksinasi kerjasama Polres dengan ...." Bahkan dalam sosialisasinya juga begitu. Padahal, bagaimana pun yang paling mengerti literasi kesehatan, termasuk soal vaksinasi ya tentulah Dinas Kesehatan.

Karena itu usul dan sarannya konkret saja: "Kembalikan program vaksinasi ke domain utamanya, yakni: Dinas Kesehatan! Lakukan vaksinasi dengan tata laksana dan tata kelola yang efektif dan efisien. Program vaksinasi di sekolah yang bahkan tampak seperti mobilisasi vaksinasi siswa di sekolah, hemat saya harus dihentikan! Kembalikan program vaksinasi ke jalur dan struktur yang benar!!

Salam Merdeka!! Salam Sehat untuk Semua !!