Sustainable Development Goals (SDGs): "Peran Keuangan Publik Islam dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"

pentingnya Keuangan Publik Islam sebagai alat yang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberlanjutan finansial yang diusung oleh Keuangan Publik Islam dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Ini adalah langkah positif menuju menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, menggabungkan nilai-nilai keuangan publik dengan aspirasi pembangunan global. Pernyataan ini memperlihatkan relevansi dan potensi besar Keuangan Publik Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah inisiatif global yang bertujuan menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif hingga tahun 2030. 

Prinsip-prinsip Keuangan Publik Islam melibatkan fondasi konsep syariah yang memberikan arahan bagi sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utamanya adalah Zakat, di mana pembayaran pajak amil menjadi kewajiban untuk memberikan dukungan kepada golongan yang membutuhkan, mencerminkan semangat keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Prinsip Wakaf juga terlibat, dengan mendorong sumbangan harta atau properti untuk kepentingan umum, mempromosikan konsep pemakaian sumber daya untuk kesejahteraan bersama dan pemberdayaan masyarakat. 

Konsep Hisbah menekankan tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat, dengan pemerintah atau otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menegakkan norma-norma syariah. Pengelolaan aset publik dalam prinsip Istishlak mencakup aspek hak kepemilikan, hak asli, dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip Takaful menggambarkan asuransi syariah berdasarkan pada saling membantu dan berbagi risiko, mencerminkan konsep gotong royong dan solidaritas. Terakhir, prinsip I'wad menegaskan pentingnya kesepakatan kontraktual yang jelas dan transparan dalam setiap transaksi keuangan, dengan menghindari unsur-unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Keseluruhan, prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi sistem keuangan publik Islam yang berorientasi pada menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip keuangan publik Islam mencerminkan fondasi etika bisnis dan nilai-nilai Islam yang membimbing pengelolaan keuangan publik. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga), yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan mempromosikan keadilan ekonomi. Keadilan dalam distribusi pendapatan juga menjadi fokus utama, dengan penerapan kebijakan fiskal yang mendukung distribusi kekayaan yang adil di antara masyarakat. 

Keuangan publik Islam juga menekankan efisiensi dan penghindaran pemborosan serta pembaziran, memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan bijaksana. Transparansi dan akuntabilitas dianggap integral, dengan pemerintah dan lembaga keuangan publik diharapkan memberikan laporan yang jelas tentang pengelolaan keuangan mereka. Konsep zakat dan infak menjadi sarana untuk mendukung proyek-proyek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, prinsip kepatuhan syariah menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan keuangan publik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja keuangan publik Islam yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Keuangan Publik Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan pada syariah, membawa kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, peran keuangan publik sangat penting untuk menciptakan dampak positif dalam berbagai sektor yang mencakup tujuan SDGs. Salah satu aspek kunci dari kontribusi Keuangan Publik Islam adalah pendekatannya terhadap inklusi keuangan dan keadilan sosial. 

Prinsip syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf. Dengan memperkuat instrumen-instrumen ini, keuangan publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, Keuangan Publik Islam memandang lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, keuangan publik dapat menjadi katalisator untuk investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan perubahan iklim. 

Menurut Trimulato dan Rahamatia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs)", tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara- negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Keuangan Publik Islam memegang peran sentral dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan publik Islam mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, yang secara alami sejalan dengan aspirasi SDGs. Salah satu peran kunci Keuangan Publik Islam adalah dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya keuangan dengan cara yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, Keuangan Publik Islam berperan dalam memastikan inklusi keuangan dan distribusi yang lebih merata. Melalui zakat dan wakaf, kekayaan dipindahkan dari kelompok yang lebih mampu ke mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan langsung kepada komunitas yang rentan. Kedua, Keuangan Publik Islam berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti Istishlak menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, sementara wakaf dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan dan pelestarian alam. 

Selain itu, melalui sukuk sosial dan instrumen keuangan Islam lainnya, Keuangan Publik Islam dapat mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini adalah langkah kritis dalam mencapai berbagai target SDGs terkait dengan kesejahteraan manusia. Peran Keuangan Publik Islam juga dapat dilihat dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan, keuangan publik dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Dalam keseluruhan, Keuangan Publik Islam bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan global yang diwakili oleh SDGs.