BUMD Bukan Penampungan Kaum Pensiunan

Dalam seminggu ini koran-koran lokal memberitakan permasalahan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi. Perseteruan itu makin nyaring hingga terdengar keluar, bunyi yang keluar bahkan sangat bising. PDAM Tirta Patriot yang didirikan oleh Pemkot Bekasi kali ini memang sangat gaduh. Pangkal utama dari permasalahannya adalah Kursi Direktur Utama.

Saya tak mau memasuki polemik permasalahan dimana sang Dirut PDAM Tirta Patriot masih ngotot menduduki kursinya karena merasa berhak dan Ketua Badan Pengawas meminta Dirut meletakan jabatannya karena demisoner. Walau pun secara sopan santun atau pun bahasa politik pada peristiwa itu adalah sang pemilik memang tak menghendaki kursi Direktur Utama diteruskan oleh pejabat lama. Pesan itu jelas terbaca sebenarnya walau tak pernah diucapkan oleh sang penentu kebijakan. Silahkan aja berpolemik hingga masyarakat bosan melihat akting yang tak bagus ini.

Di luar itu semua, terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pastinya untuk mengelola sumber daya yang dianggap berpotensi besar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dengan terbentuknya BUMD maka dua fungsi pokok pemerintah daerah yaitu fungsi pelayanan dan fungsi profite (baca: PAD) dapat berjalan seiring.Apa pun jenis usaha dari BUMD haruslah memenuhi dua unsur utama tersebut.

Namun jika dua unsur tersebut tak ada satu pun yang terpenuhi, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa BUMD itu dibentuk atau diteruskan ? hingga saat ini BUMD yang ada di Kota Bekasi mayoritas masih menyusu kepada APBD. Ada beberapa BUMD di Kota Bekasi diantaranya BUMD Migas, BPR Syariah, PDAM Tirta Patriot, BUMD Mitra Patriot yang merupakan holding dari tiga BUMD di dalamanya.

Dari semua BUMD tersebut belum ada satu pun yang memiliki kinerja menggembirakan. Ada beberapa kemungkinan BUMD tersebut tidak bisa berperan optimal. Salah satunya adalah tumpang tindih atau beririsan dengan unsur lain pada bidang sejenis yang sudah mapan di bidang tersebut. Salah satu contoh adalah PDAM Tirta Patriot beririsan dengan PDAM Tirta Bhagasasi dimana pada BUMD tersebut juga Pemerintah Kota Bekasi memiliki saham didalamnya bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sehingga pengembangan PDAM Tirta Patriot kalah jauh dengan PDAM induknya yang memang sudah lebih dulu menggurita.

BPR Syariah yang merupakan unit keuangan mikro beririsan dengan Bank Jabar Banten (BJB) diamana kas daerah sudah menetapkan BJB sebagai bank untuk semua transaksi keuangan daerah. BPR Syariah yang sudah berdiiri lebih dari lima tahun pun keadaanya hidup segan mati juga sayang. Demikian juga dengan BUMD Mitra Patriot yang memproduksi pupuk organik masih kalah jauh dengan PT. Godang Tua yang memproduksi pupuk organik dengan peralatan lebih maju dan modern serta bertempat tak jauh dari BUMD tersebut.

Untuk BUMD Migas, saya sendiri masih tak habis pikir dengan proses terbentuknya. Mengapa BUMD tersebut ada, karena Kota Bekasi hanya memiliki satu sumber gas dan itu pun dengan skala kecil dan tak layak untuk dieksploitasi secara ekonomi. Kok bisa-bisanya Pememerintah Kota Bekasi membentuk suatu BUMD di sektor Migas ini.

Dari semua BUMD yang memiliki kondisi rada sehat adalah PDAM Tirta Patriot, setidaknya BUMD tersebut mampu menggaji karyawanya tanpa meminta bantuan APBD. Untuk yang lain, Saya belum meilhat berkemampuan seperti itu, mereka rata-rata masih meminta suntikan dana walau untuk menggaji karyawan, Direkrsi atau pun Badan Pengawasnya. Padahal ada sektor lain yang jauh lebih potensial untuk dapat menghasilkan dan juga melayani masyarakat Kota Bekasi. Saya ambil contoh adalah sektor perparkiran dan juga sektor pengelolaan pasar tradional.

Dua sektor tersebut sangat berpotensi untuk menyumbang PAD dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk sektor parkir sebagai Kota Metropolitan maka hampir semua tempat memerlukan lahan parkir, bukan itu saja pelayanan terhadap parkir juga makin dirasa penting oleh masyarakat. Bayangkan jika parkir dikelola oleh BUMD dan parkir tersebut menggaransi kehilangan kendaraan, sudah barang tentu masyarakat akan merasa terbantu ditengah kasus curanmor yang tergolong tinggi di Bekasi.

Demikian juga dengan sektor pengelolaan pasar, dimana Kota Bekasi saat ini tengah dikepung oleh pasar-pasar modern, mall dan juga hypermart. Keberadaan pedagang kecil dan juga pelaku ekonomi skala menengah akan merasa sangat terbantu jika pasar-pasar yang dikelola pemerintah dapat tampil dengan baik dan bersih. Bahkan dapat menyamai fasilitasnya seperti pasar-pasar modern, tentu masyarakat akan lebih memilih belanja ke pasar tradisonal jika memang tempatnya bersih dan harganya murah.

Namun anehnya, dua sektor itu belum tersentuh untuk dibuatkan BUMD. Malah sektor Migas yang tak tau kapan bisa diambil gas nya telah lama berdiri, bahkan kantor BUMD ini pun entah pindah dimana sekarang. Belum lagi dengan rekrutman pengelola BUMD yang harus juga kita kritisi. Banyak pensiunan birokrat eselon II Pemkot Bekasi menduduki posisi di BUMD, termasuk juga saat ini di PDAM Tirta Patriot dua dari tiga direksinya adalah pensiunan tersebut.

Bukan saya anti dengan birokrasi atau pun pensiunan namun menurut nalar saya sebuah BUMD adalah merupakan perusahaan yang harus energik untuk dapat ekspansi dan melayani. Jika para pejabatnya saja di dominasi oleh para pensiunan maka bagaimana dapat berharap perusahaan itu melaju kencang. Apalagi jika dalam benak dan otak para pemegang kebijakan BUMD hanya berpikir untuk dapat mengakali dana APBD semata, waduhhh.......bisa kiamat kita.

Sudah saatnya BUMD dipegang oleh masyarakat profesional dan juga memiliki integritas yang tinggi. Banyak anak-anak muda yang memiliki kemampuan jauh di atas para pensiunan tersebut. Saya memiliki keyakinan dengan tenaga masih muda dan juga kemampuan yang bagus maka BUMD dapat dapat memenuhi dua tugas pokoknya yaitu melayani dan keuntungan. Dibanding dengan tenaga dan pemikiran yang sudah pada avkir hehehehe......saya lebih condong ke yang muda-muda dan mampu mengemban ini semua.

Setidaknya gaya Mentri BUMN Dahlan Iskan saat ini dapatlah diadaptasi untuk ditularkan di Kota Bekasi. Walau pun belum juga sepenuhnya keputusan yang diambil om DI ini bagus, namun studi banding yang di depan mata bagi saya yang layak yang baru itu. Rule mode BUMD bisa diambilkan dari rule mode BUMN, yang saat ini terlihat makin meyakinkan.Ehm...........panas juga nulis tentang BUMD, Bekasi memang akhir-akhir ini cuacanya sangat panas makanya saya memilih berlibur ke Kranji hehehe.........#Selamat Menikmati Libur Panjang dan Selamat Hari Raya Qurban. (sarkehchandra@yahoo.co.id)