Komitmen Moral sebagai Pejabat Negara bagi Sudirman Said adalah Kesediaan Menjadi Pelayan Rakyat

Persoalan paling krusial di negeri ini adalah persoalan korupsi. Korupsi adalah penyakit kronis yang harus diobati. Negara ini bisa hancur apabila korupsi, sebagai sebuah penyakit, tak dapat ditemukan obatnya. Kegigihan untuk menyembuhkannya adalah salah satu jalan yang bisa diharapkan. Korupsi telah menjangkiti tak sedikit pejabat kita. Bila ini dibiarkan maka yang terjadi adalah hilangnya keteladanan dari para elit.

Sudirman Said selalu menegaskan pentingnya untuk membenahi hal-hal yang bisa memicu korupsi. Dalam konteks ini, pembudayaan anti korupsi juga perlu dilakukan oleh para elit politik. Pejabat negara yang rentan terhadap perilaku korupsi tidak boleh terus-menerus terjebak dalam tindakan itu. Citra yang tidak baik yang sering dilekatkan kepada pejabat hendaknya perlahan dilepaskan melalui upaya keteladanan.

Menegaskan pemikiran Sudirman Said, keteladanan dari figur-figur publik, terutama para pejabat negara, menjadi sangat penting. Kedudukan mereka bukanlah sesuatu yang tanpa amanah. Tanggung jawab merupakan hal penting yang harus ditegaskan agar rakyat mengerti. Negara adalah milik rakyat. Sehingga para elit yang menjabat posisi atau kedudukan tertentu hendaknya memberi contoh yang baik. Keteladanan yang penting dan utama adalah menunjukkan dan meyakinkan rakyat bahwa mereka bisa diandalkan untuk bekerja mengabdi kepada negara dan rakyat.

Keteladanan itu, masih dalam pikiran Sudirman Said, adalah menunjukkan kemampuannya bahwa dirinya bersih dan tidak memiliki tendensi untuk korupsi. Pembuktian itu tentu saja tak cukup hanya sekedar melalui pengakuan diri. Terlalu banyak pengakuan dari mulut yang tak bisa dipertanggungjawabkan lewat tindakan nyata. Dengan demikian tindakan itulah yang menjadi pertimbangan rakyat.

Bagi pejabat negara, misalnya kedudukan sebagai menteri, Sudirman sangat menyarankan agar mereka yang dipilih sebagai menteri haruslah bersedia melepaskan jabatannya di partai politik. Ini tentu saja agar kepentingan partai politik tidak tumpang tindih dengan kepentingan pengabdiannya kepada rakyat.

Kewajiban dia sebagai menteri adalah kewajiban dan amanah untuk mengabdi kepada rakyat. Menteri adalah pelayan rakyat yang dipilih oleh presiden. Sementara bila dia masih terikat di parpol, dia juga memiliki tuntutan atau kewajiban dia kepada partai politiknya. Memang situasi ini tidaklah mudah, sebab presiden dalam memilih para pembantunya, yakni menteri, masih terikat dan terjebak dengan partai koalisinya. Akhirnya, profesionalitasnya tergadaikan oleh persoalan rumit koalisi partai politik.

Pesan yang lain dari Sudirman Said, pejabat negara, misalnya menteri yang terpilih, haruslah melepaskan keterlibatannya dengan dunia bisnis.

Mengapa Sudirman Said memberikan pernyataan itu? Sekali lagi ini demi menjaga kredibilitas para pejabat negara. Partai politik dan dunia bisnis besar potensinya mempengaruhi kredibilitasnya para pejabat negara.

 Pernyataan ini penulis olah dan kembangkan dari ungkapan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.