Proyek pemipaan air minum di desa Lobu Sikkam, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini tidak kunjung selesai alias mangkrak. Padahal proyek ini menelan biaya sekitar 1,2 miliar dari anggaran dana desa bersambung tahun 2016 dan 2017.
Menurut penuturan salah seorang warga desa (J.Hutabarat) yang juga menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lobu Sikkam, proyek tersebut tidak diketahui oleh BPD. APBdes dibuat sendiri oleh kepala desa, tanpa dimusyawarahkan dulu bersama BPD desa setempat.
"Kami menduga bahwa perencanaan, pengajuan dana dan pelaksanaan proyek ini penuh rekayasa, karena kami sebagai BPD di desa ini tidak ada dilibatkan dalam penetapan APB Desa," tutur J.Hutabarat (Jumat,26/10/2018).
Dalam hal ini Kepala desa Lobu Sikkam, I Hutagalung telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Desa Nomor 6 tahun 2014, yang menyatakan bahwa " Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa". Sebab sudah dua tahun BPD didesa itu tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah penetapan APBdes dan Perdes.
Menurut J.Hutabarat, kuat dugaan bahwa Perdes didesa itu adalah palsu. "Tampaknya Perdes desa itu adalah palsu. Sudah 2 tahun kami tidak pernah mengetahui APBDes. Kepala desa bertindak semaunya," kata J.Hutabarat.
Masyarakat sudah pernah melaporkan kejadian ini kepada Pemkab Tapanuli Utara, namun tidak ada tanggapan. Bahkan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara terkesan tutup mata, dan belum ada pengusutan serius. Kuat dugaan bahwa terjadi penyelewengan dana dalam proyek ini. Hingga saat ini tidak ada pertanggung jawaban dari kepala desa terkait proyek mangkrak ini. (HP)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
