Mohon tunggu...
Jonatan Sara
Jonatan Sara Mohon Tunggu... wiraswasta -

isteri saya cuma satu, nggak niat nambah

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Maukah Menteri Disuruh Lepas Baju ?

16 Agustus 2014   18:51 Diperbarui: 18 Juni 2015   03:23 101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1408164317548204884

Maukah Menteri Disuruh Lepas Baju ?

.

[caption id="attachment_319528" align="aligncenter" width="448" caption="images: tempo.co"][/caption]

.

Apabila ingin jadi menteri, Jokowi memberi satu syarat : Menteri harus melepas jabatan struktural di partainya.

Nasdem setuju. Berarti Surya Paloh tidak akan jadi Menteri. Sementara PKB masih mikir-mikir. Koalisi dengan PDIP diharapkan memberi keuntungan buat partai, karena kader terbaik PKB punya kans cukup besar jadi Menteri. Entah keuntungan apa yang diharapkan PKB. PDIP sendiri mau tidak mau harus mendukung Jokowi, karena Jokowi itu memang jagoannya PDIP. Konsekuensinya, Cahyo Kumolo, Puan Maharani, terancam tidak jadi Menteri.

Syarat dari Jokowi agar menteri lepas baju, pasti bukan tanpa sebab. Jabatan Menteri memang strategis, memegang anggaran besar. Masih ingat kasus daging sapi ? Petinggi partai bekerjasama dengan menteri yang kebetulan dari satu partai, untuk cari uang untuk mendanai kampanye partainya.

.

Sebenarnya dari mana sih sumber dana partai politik?

Dana partai politik dari tiga sumber, yakni APBN, iuran anggota/kader, dan pihak ketiga.Tapi bisa juga diduga dari uang-uang haram, atau dari korupsi.

.

Hasil uji akses dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa parpol tertutup dalam memberikan informasi sumber dana. Dari 9 Parpol, Hanura adalah satu-satunya parpol yang tidak bersedia memberikan laporan penggunaan dana APBN.

Partai Demokrat menerima anggaran APBN sebesar Rp.2,3 miliar, hanya memerinci laporan dalam format selembar kertas ukuran A4. Padahal Parpol sebagai badan publik seharusnya memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik, dengan format laporan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.

.

Laporan keuangan sesuai Permendagri, Gerindra memperoleh predikat “baik”.

Menyusul dengan penilaian “cukup” adalah PKB, PKS, PAN, dan Golkar

Penilaian “buruk” disematkan pada PPP, Demokrat, dan PDIP.

.

Masyarakat menaruh harapan besar pada Presiden terpilih Jokowi, mengharapkan menteri-menterinya orang yang professional, bebas dari dosa masa lalu, tidak korupsi. Menteri dari parpol, terbukti sudah banyak yang korupsi. Jokowi, demikian juga masyarakat tidak ingin hal ini terulang kembali.

.

.

.

Anda berminat jadi Menteri ?

.

.

.

Saya tidak

.

.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun