Banda Aceh, 11 Agustus 2024 ---Â Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal melaksanakan syariat Islam, Aceh menghadapi tantangan khusus untuk memastikan partisipasi politik yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Aceh telah mengalami kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir, termasuk partisipasi politik yang meningkat dari perempuan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender masih panjang dan sulit. Banyak perempuan Aceh masih menghadapi tantangan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam politik.Karena norma sosial yang kuat dan seringkali patriarkal, perempuan Aceh seringkali diposisikan di bawah laki-laki, terutama dalam hal pengambilan keputusan politik. Sebagian besar orang Aceh masih percaya bahwa politik adalah urusan laki-laki, sehingga perempuan yang mencoba masuk ke dunia politik sering kali mendapat tekanan atau bahkan ditolak oleh orang-orang di sekitarnya.
Namun, banyak tokoh perempuan Aceh yang terus memperjuangkan hak-hak politik perempuan meskipun menghadapi kesulitan ini. Mereka menekankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan adalah melalui pendidikan politik. Mereka berpendapat bahwa pendidikan politik dapat membantu perempuan Aceh menyadari hak-hak mereka dan terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga percaya bahwa pendidikan politik dapat membekali perempuan dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di arena politik yang didominasi laki-laki.
Dianggap penting untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik Aceh selain pendidikan politik dan dukungan komunitas. Dorongan moral bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dapat datang dari dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas lebih luas. Tokoh-tokoh perempuan Aceh mengakui bahwa menembus hambatan sosial dan budaya akan sulit bagi perempuan tanpa dukungan komunitas. Akibatnya, mereka berusaha untuk membangun jaringan solidaritas di antara perempuan Aceh sehingga mereka dapat saling mendukung dalam perjuangan politik.
Selain itu, sejumlah aktivis dan politisi perempuan Aceh mengusulkan perubahan kebijakan untuk memastikan hak-hak politik perempuan lebih terjamin. Mereka meminta kuota khusus perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan program pelatihan khusus untuk wanita yang ingin terjun ke dunia politik. Dengan adanya kebijakan yang mengakui
Lembaga-lembaga keagamaan juga memiliki peran penting dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik Aceh. Organisasi ini sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh perempuan Aceh meminta institusi keagamaan di Aceh untuk membantu mendukung kesetaraan gender dalam politik dengan mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan inklusif.
Meskipun perempuan Aceh menghadapi banyak tantangan dalam politik, ada banyak harapan bahwa hal-hal akan berubah. Perlahan-lahan, masyarakat Aceh mulai menerima peran perempuan dalam politik, terutama setelah melihat beberapa politisi perempuan yang sukses yang memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang luar biasa. Namun, kesetaraan yang sebenarnya memerlukan upaya dan komitmen terus-menerus dari semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keagamaan dan masyarakat luas.
Kesetaraan gender dalam politik berarti memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan memiliki lingkungan yang mendukung mereka untuk berhasil. Ini berarti menghilangkan diskriminasi, memperbaiki kebijakan saat ini, dan mengubah cara orang berpikir. Di Aceh, upaya-upaya ini sedang dilakukan, dan meskipun hasilnya belum jelas sepenuhnya, politik Aceh telah memulai menuju kesetaraan gender.
Diharapkan Aceh dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal inklusivitas dan keadilan gender dalam politik karena semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan perubahan kebijakan yang mendukung partisipasi mereka. Perjuangan ini sangat penting bagi perempuan Aceh dan masa depan demokrasi Indonesia.
