Kenaikan iuran BPJS Kesehatan selalu menjadi isu kontroversial. Bagi sebagian besar masyarakat, kebijakan ini terasa seperti beban tambahan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang sudah sulit. Apalagi, banyak yang mengeluhkan layanan yang belum optimal---antrean panjang, ketersediaan obat terbatas, dan ketimpangan fasilitas antara kota besar dan daerah terpencil. Wajar jika kritik bermunculan; masyarakat merasa diminta membayar lebih untuk sesuatu yang kualitasnya belum sepenuhnya memuaskan.
Namun, di balik itu semua, kenaikan iuran juga perlu dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai negara dengan penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menyediakan layanan kesehatan universal.Â
Dengan defisit anggaran yang terus membayangi BPJS, peningkatan iuran menjadi langkah tak terhindarkan untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan. Jika defisit dibiarkan, risiko yang lebih besar adalah runtuhnya sistem jaminan kesehatan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
Meski berat, kenaikan iuran ini dapat menjadi investasi baik jika dikelola secara tepat. Dana tambahan harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan pengawasan anggaran yang ketat. Transparansi menjadi kunci, sehingga masyarakat tidak hanya merasakan beban kenaikan iuran, tetapi juga mendapatkan manfaat yang nyata.
Pada akhirnya, kenaikan iuran BPJS memang bisa menjadi beban, tetapi jika dikelola dengan baik, langkah ini juga bisa menjadi investasi strategis untuk masa depan kesehatan masyarakat. Yang kita butuhkan adalah komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H