Nasionalisme Thailand tidak mengambil bentuk oposisi terhadap pemerintah asing hal ini dikarenakanThailand mampu menghindari dominasi barat dan tetap menjadi negara yang merdeka. Semangat nasionalisme di Thailand mendapat saluran pada pergantian absolutisme Chakri yang lama dengan sebuah bentuk pemerintahan konstitusional sehingga menimbulkan revolusi pada tahun 1932.
Pada bulan oktober 1931 terjadi perdebatan antara Menteri Urusan Perang, Pangeran Bavaradev, Menteri perdagangan serta Pangeran Purachatra. Perdebatan tersebut mengenai masalah ekonomi yang berakibat pada krisis politik dalam negeri yang mengurangi kepercayaan rakyat terhadap raja atau pemerintah. (Sujatmoko,2011)
Masuknya Ilmu Pengetahuan barat terutama mengenai ide-ide baru yang telah diketahui oleh pemuda thailand merupakan faktor yang mempercepat timbulnya revolusi. masyarakat Thailand baik kaum intelektual maupun kalangan militer yang revolusioner dan berpendidikan barat bercita-cita untuk menghapuskan monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Golongan intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong sedangkan dari kelompok militer yaitu Phibun Songgram. Kedua tokoh tersebut ikut memiliki andil dalam mencapai demokrasi di Thailand. Lalu timbul sebuah elite baru yang menuntut perubahan dan kekuasaan politik yang lebih menempatkan dirinya sebagai oposisi yang melawan monarki absolut.
Ketidakpuasan di kalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, elite birokrasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih muda meningkat. sehingga dengan dukungan militer Pridi melancarkan revolusi tak berdarah pada Juni 1932.
Sebuah ultimatum selama satu jam diberikan kepada raja untuk menanyakan persetujuan dalam sistem monarki konstitusional. Raja menyetujui tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa ia telah mempertimbangkan hal tersebut. Raja juga ingin menghindari segala bentuk kekerasan. Revolusi Thailand tahun 1932 berhasil memaksa raja untuk menerima konstitusi baru yang menghilangkan hak-hak prerogatif raja kecuali hak memberi pengampunan, kedaulatan penuh di tangan rakyat dengan di tentukan adanya lembaga kenegaraan yaitu raja, kabinet dan parlemen.
Untuk melunakan kaum pendukung raja Pridi tidak mengangkat dirinya sebagai perdana menteri tetapi yang diangkat ialah Phya Manomakorn yang merupakan seorang revolusioner tetapi tidak terlibat kudeta 1932.
Namun, dalam perkembangannya pemerintah Manumakorn makin konservatif karena mulai mengembalikan kekuasaan prerogatif raja, lalu menuduh Pridi sebagai komunis dan membuangnya ke luar negeri. saat itu paham komunisme sudah masuk Thailand yang disusupkan oleh agen China.
Penganut Komunisme di Thailand menganut paham Marxisme dan Lenenisme. Ketika akan membersihkan angkatan bersenjata dari unsur radikal, Manumakorn justru di kudeta oleh militer pimpinan Phya Bahol (Phahon) yang kemudian memerintah Thailand pada tahun 1933-1938. Phahon memerintah dengan otoriter dan anti komunis. Kemudian tahun 1938 Phahon dikudeta oleh Phibum Songgram. Pemerintahan Phibum Songgram bersifat anti China, komunisme serta agresif.
Setelah Perang Dunia II Undang-Undang anti komunis di hapuskan agar Thailand tidak diveto Uni Soviet masuk PBB (1948).
Sumber:
