Menelaah Konsep Ekonomi Prabowo vs Jokowi

[caption id="" align="aligncenter" width="622" caption="Capres Nomor Urut 1, Prabowo Subianto"][/caption] Persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah semakin kecilnya kedaulatan ekonomi rakyat atas kekayaan negeri ini. Terutama dalam bidang pangan. Hampir semua produk pangan diimpor dari luar negeri padahal soal kesediaan pangan tersebut dapat di atasi oleh bangsa sendiri. Masalahnya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu terhambat oleh kebijakan pemerintah sendiri. Seperti kebijakan membuka keran impor selebar - lebarnya dan semakin berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, momen Pilpres yang akan berlangsung pada Juli mendatang akan menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan. Suatu keharusan bagi kita untuk menelaah program dan visi misi yang ditawarkan dua kandidat; Prabowo dan Jokowi. Dengan demikian kita dapat memantapkan pilihan agar tidak terjebak pada pola kerja pemerintahan sebelumnya.

[caption id="" align="aligncenter" width="603" caption="Capres Nomor Urut 2, Joko Widodo"][/caption] Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto mengusung ekonomi kerakyatan. Dengan memprioritaskan peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar global. Membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik. Seperti dalam bidang pertanian, nelayan, pedagang kecil atau UKM dan buruh. Sedangkan nomor urut dua, Joko Widodo mengusung konsep trisakti; membangun kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Dalam menerapkan trisakti in, pihak Jokowi mengaku tidak akan kaku dalam mengambil keputusan. Artinya, pemerintahan Jokowi kelak akan tetap terbuka dan menerima pihak asing. Jokowi juga akan tetap menerapkan kebijakan impor dari luar negeri. Sulit memahami konsep ekonomi yang diusung Jokowi tersebut dengan terciptanya kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Selama ini, masyarakat terbelenggu dan tidak dapat berkembang lantaran produk - produknya digempur habis - habisan oleh produk luar. Keran impor yang tak terbendung menenggelamkan produk lokal sehingga masayarakat sulit bersaing. Untuk menciptakan kedaulatan ekonomi, langkah yang harus diterapkan pemerintah adalah ekonomi kerakyatan. Dengan memprioritas produktivitas lokal dengan mengkonter serbuan produk impor. Membuat regulasi yang mempermudah dan mendukung berkembangnya sektor perekonomian rakyat tersebut.