Sudah Saatnya Sulsel Jadi Tujuan Investasi Dunia

"Catatan Kecil Untuk Ulang Tahun Sulsel ke-353 Tahun"

 Dengan usia yang sudah lebih dari Tiga Abad, pencapaian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang pada  tanggal 19 Oktober 2022 lalu, memasuki usia 353 tahun, selayaknya, dalam hal pembangunan dan kesejahteraan warganya, sudah seharusnya berada pada level Provinsi maju. 

Baik itu di ukur dari segi pembangunan infrastruktur, maupun dari segi kesejahteraan warganya. Dengan kekuatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penduduknya, yang cukup besar yakni lebih dari 9 juta jiwa, Sulsel sudah saatnya menjadi satu wilayah atau provinsi yang berkategori maju.

Lalu bagaimana sebuah wilayah di katakan maju? Apa indikatornya? Bank Dunia pada tahun 2022 mengeluarkan indeks pembangunan negara-negara maju, yaitu negara yang pendapatan perkapitanya di atas 11.906 US Dollar ( World Bank, 2022).

Atau sekitar 178 juta pertahun ( Kurs 15.000/1US$). Jika di rata-ratakan, penghasilan perbulan warganya, sebesar 15.000.000/bulan. Tentu ini adalah perbandingan yang tidak pas, karena penghasilannya di ukur dari pendapatan perkapita negara. 

Tetapi logika menjadi sebuah negara atau wilayah yang maju, memang idealnya di ukur dari tingkat kesejahteraan warga. Muaranya tentu adalah bagaimana pendapatan atau penghasilan penduduknya, apakah ideal atau tidak?. Di Indonesia, umumnya pendapatan warga di ukur dari Upah Minimun Propinsi (UMP) atau Upah Minimun Kabupaten (UMK)

Tahun 2022, Gubernur Sulsel sendiri telah menetapkan UMP Provinsi sebesar Rp.3.165.876/bulan. Itu berarti masih sangat jauh dari standar Bank Dunia untuk menjadikan Sulsel sebagai sebuah wilayah dengan kategori sebagai provinsi yang maju, atau provinsi yang warganya bisa di kategorikan sebagai masyarkat sejahtera. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bisakah Sulsel menjadi sebuah provinsi yang maju dan sejahtera? Kalaupun bisa, bagimana caranya menjadi provinsi yang maju dan sejahtera?

Jawabannya harus optimis, bisa. Sekalipun secara pendapatan, kita masih jauh dari indikator negara/wilayah maju, tapi pemerintah harus punya cara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warganya, caranya tentu dengan meningkatkan pendapatan warga. Syarat utamanya, pemerintah harus punya dana yang cukup untuk pembangunan.

Selama ini sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). APBN sendiri bersumber dari penerimaan negara, baik itu dari Pajak negara maupun dari  Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP). 

Dana inilah juga yang di pakai pemerintah provinsi untuk merancang dan membangun sebuah daerah. Sulsel sendiri tahun 2022 kebagian APBD sekitar 9,3 trilliun (sulselprov.go.id, 2022). Dana ini terlihat besar, tetapi faktanya, masih jauh dari cukup untuk mensejahterahkan sekitar 9,2 juta warga Sulsel.