Jokowi dan Tahun Politik Kaum Muda

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada periode pemilihan Presiden Indonesia. Pada periode sebelumnya para calon presiden di dominasi oleh mereka yang sudah cukup umur (lebih tua) dibandingkan dengan para calon anggota legislatif. Pada tahun ini yaitu 2014 adalah satu momen yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, Pesta Demokrasi biasanya para pakar politik menyebutnya. Selain memilih anggota legislatif, rakyat Indonesia juga akan memilih pemimpin untuk 5 tahun kedepan yaitu periode 2014-2019 dalam pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh KPU.
Beberapa elit politik sudah menduga-duga siapa yang bakal menjadi calon presiden dari masing-masing partainya, akan tetapi hal tersebut terkendala dengan hasil perolehan pemilihan anggota legislatif, bagi mereka (parpol) yang bisa mencapai kursi 20% lebih maka mereka bisa mecalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi. Dari beberapa pengamat politik pun berpikiran demikian. Akan tetapi pada kenyataannya sudah ada beberapa parpol yang mendeklarasikan pencalonan presiden dan wakil presidennya serta ada juga yang masih mengadakan konvensi calon presiden yang bakal diusungnya. Sebut saja dari Partai Hanura yang mengusung Wiranto-Hary Tanoesudibyo, Partai Golkar mengusung Aburizal Bakrie dan Partai Demokrat yang masih menyelenggarakan konvensi dengan beberapa bakal calonnya. Lalu bagaimana dengan partai lainnya? Berita yang sedang hagat diakhir-akhir ini adalah pemberitaan pencapresan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP, dan akhirnya partai bermoncong putih tersebut tepat pada tanggal 14 Maret 2014 mendeklarasikan pencapresan Jokowi. Dan akhirnya perang “Tahun Politik” segera dimulai.
Joko Widodo atau yang kerap dipanggil Jokowi sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebelumnya adalah Walikota Surakarta. Alumni Fakultas Kehutanan UGM tersebut merupakan salah satu calon presiden dari PDIP yang masih cukup muda. Karir politiknya muncul kepermukaan panggung politik Indonesia ketika konflik atara Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (periode 2008-2013). Namanya semakin melambung tinggi ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Ahok. Hingga pada tahun 2014 ini banyak isu yang menyebutkan dirinya bakal dicalonkan pada capres PDIP dan akhirnya semuanya terjawab sudah.
Hal itu menjadi hari paling bersejarah bagi Jokowi sendiri dan terutama bagi para konstituen dan loyalisnya. Lantas bagaimana tanggapan dari para lawan partainya? Dari berbagai sumber berita yang dibaca dan telah saya analisis menurut kacamata ilmu yang saya pelajari semenjak kuliah di Universitas Diponegoro. Pencalonan tersebut sah-sah saja dilakukan oleh PDIP sebelum jatuh tempo pada pemilihan legislatif 9 April 2014 nanti. Jokowi mempunyai kekuatan sendiri untuk mendulang suara golput yang di dominasi oleh kaum muda sekaligus membersihkan sebagian panggung politik Indonesia yang sudah tercemar. Akan tetapi belum tentu juga Jokowi bakal bisa menang di pemilihan presiden besok, semua tergantung pada strategi dan kerja tim sukses di daerah masing-masing.
Partai lain juga tidak bisa mengganggap remeh pencalonan Jokowi oleh PDIP, mereka harus merubah strategi pemenangannya. Dari berbagai survey politik, nama Jokowi selalu ada di atas dari beberapa bakal calon lainnya. Menurut analisis saya (bukannya saya mendukung atau tidak mendukung) sikap politik dari Ketua Umum PDID Megawati Soekarnoputri sudah tepat mengusung Jokowi sebagai capres golongan kaum muda. Hal tersebut berdasarkan tahta ideologi yang dibawa oleh PDIP yaitu ideologi Marhaenisme (ideologi pembelaan terhadap rakyat kecil) yang dulu dimiliki oleh Ir. Soekarno. Ideologi tersebut tumbuh kepada Megawati yang tidak hanya anak biologis Ir Soekarno tapi juga anak ideologinya, dan hal tersebut menurut saya terbawa juga ada tubuh Jokowi. Mengapa demikian? Karena selama ini Jokowi selalu menurut apa kata Megawati, Jokowi tahu bahwa ideologi tersebut melekat pada Megawati. Buktinya dia selalu “sendika dawuh” kepada ketum PDIP tersebut, bahwa beliau rela meninggalkan tugas Gubernur Jakarta pada jam kerja demi menemani Meawati berziarah ke makam Ir. Soekarno, dan masih banyak lagi hal lainnya.
Menurut saya, partai lain bakal ketakutan dalam menghadapi pemilihan legislatif dan khususnya presiden tahun ini. Kehadiran Jokowi dapat melumpukan suara kaum muda dan mereka (rakyat) yang sudah di khianati dalam pemerintahan selama ini. Sebut saja Partai Demokrat yang masih sibuk denga konvensi mereka, belum tentu konvensi tersebut menghasilkan orang yang cocok dan bakal bisa memenangkan di pertarungan pemilihan presiden nanti. Rakyat Indonesia sudah pandai dalam memilih pemimpin mereka, mereka butuh tindakan bukan hanya sekadar janji. PD dan partai lainnya harus merubah strategi kampanye mereka secepatnya jika ingin memenangkan pileg dan pilpres tahun 2014 ini. Kalau perlu pilih capres yang memiliki potensi meraup suara tertinggi. Percuma membuat uang partai hanya untuk memilih dan menyeleksi calon presiden jika dia tidak bisa mendulang suara dan hanya bisa berkoar-koar saja.
Itu hanya gambaran dan aalisis saya saja, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Nah sekarang kita bahas jika seandainya Jokowi yang bakal menang (kemungkinan besar saat ini), lalu bagaimana kriteria cawapres dan menteri-menterinya?
Calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mndampingi Jokowi dalam pertarungan nanti adalah mereka yang mempunyai jiwa kepemimpinan tegas dan ulet, mempunyai terobosan yang mampu mengambil kebijakan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang bakal mengisi kursi menteri negara menurut saya jangan kebanyakan dari apra elit politik, melainkan mereka yang berasal dari independen yaitu para intelekual, pengusaha dan pemikir di Indonesia. Seperti Menteri Pendidikan bisa dipercayakan oleh Anies Baswedan, Menteri Koordinator Ekonomi dapat dipercayakan oleh Chairul Tanjung dan sebagainya. Masih banyak permaslahan di Indonesia yang belum terselesaikan. Salah satu masalah yang sangat krusial di Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembangunan di daerah.
Pemerataaan pembangunan daerah berkaitan dengan pembangunan SDM dan khususnya pembangunan fisik yang terpenting. Saat ini jauh lebih maju daerah Jawa dan Sumatera jika dibandingkan dengan Papua dan sekitarnya. Hal tersebut terjadi karena pembangunan sarana dan prasarana yang tidak rata dan adil di Indonesia. Seharusnya ada regulasi berkaitan dengan RTRW Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bisa bersanding dengan kebijakan pemerataan pembangunan lainnya. Contoh nyatanya adalah dari sektor pendidikan, Papua terkenal dengan hasil tambang dan emas yang melimpah maka dirikanlah Universitas atau Akademi khusus pertambangan. Sumatera melimpah ruah hasil minyak bumi maka kembangkanlah dan dibangun sekolah khusus perminyakan. Kalimantan dengan lahan sawit yang luas dirikanlah sekolah khusus pertanian dan perkebunan. Bukan seluruhnya ada di Jawa, sebagian besar raja sekolah tinggi terbaik dengan beberapa bidang ilmu strategis ada di Jawa semua seperti UGM, UI, ITB, Undip, IPB, Unair, UB, Unpad dan sebagainya merupakan universitas terbaik di Indonesia yang menguasai beberapa bidang ilmu kajian yang strategis dan terdapat di Pulau Jawa.
Jika pembangunan sektor pendidikan tersebut dilakukan maka secara gamblang pemerataan SDM dan fisik akan merata. Kemiskinan dan pengangguran pun akan berkurang secara signifikan. Tidak ada lagi masyarakat yang masing menunggu listrik bahkan air untuk mereka bisa bertahan hidup. Masih banyak sektor lainnya yang dapat digambarkan. Intinya itulah sekelumit PR bagi siapapun pemimpin Indonesia yang akan terpilih nanti. Saya harap khususnya bagi para kaum muda, pilihlah pemimpin kamu sesuai dengan kwalitas bukan kwantitas. Sekali lagi saya minta maaf jika ada oknum yang tidak suka dengan tulisan saya ini. Semoga bermanfaat dan mari kita majukan Indonesia menjadi lebih baik lagi dari hari ini.