Isu politik identitas pada dasarnya dapat digunakan dalam berdemokrasi sepanjang dalam koridor yang wajar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan mengingat identitas merupakan realita sosial dari mana kita berasal.
Namun sebaliknya, bila politik identitas justru digunakan secara berlebihan dan identitas ini di amplifikasi atau dimanipulasi untuk target-target politik serta membenturkan dengan identitas dengan para pihak, tentunya akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
Polarisasi ini pada akhirnya menumbuhkan perasaan ekslusif antara kelompok satu dengan lainnya berdasarkan etnis atau kepercayaan tertentu.
Kini, politik identitas banyak digunakan oleh para politisi untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang mengarah pada SARA, khususnya isu agama dan etnisitas.
Fenomena ini meluas karena praktek politik yang dilakukan dinilai efektif dalam memberi ruang untuk membangkitkan kebanggaan jati diri kelompok tertentu guna mendapatkan dukungan secara emosional.
Inilah yang menjadi kegelisahan bangsa kita dalam bernegara hari ini, karena fenomena politik identitas yang diaktualisasikan secara sempit dan negatif di ruang publik dapat menjadi ancaman bernegara, dan kemudian mendorong gejala disintegrasi.
Karena itu, sepatutnya dalam mencegah timbulnya politik identitas yang negatif perlu menanamkan dasar ideologis dan idealisme yang kuat kepada semua elemen masyarakat, khususnya bagi partai politik atau kandidat yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2019.
