Kemarin ketika menghadiri pernikahan anak kerabat dekatnya di Jakarta, Jokowi datang dengan menggunakan ojek. Ya ojek, yang mengharuskan Jokowi untuk datang tepat waktu karena masih ada embanan tugas yang siap menunggunya. Ketika acara pernikahan anak kerabatnya usai, Jokowi langsung diserbu para wartawan yang menunggunya. Seketika, Jokowi menjelaskan kemacetan Jakarta yang sudah tidak manusiawi lagi, untuk itu Jokowi memiliki solusi yakni menetapkan Pemberlakuan Pelat Ganjil Genap melalui bekerjasama dengan Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya.Rencananya, pemberlakuan sistem ganjil genap itu akan mulai dijalankan paling lambat pada Maret 2013 dengan durasi waktu 15 jam dimulai pukul 06.00 s/d 21.00 WIB. Apabila masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut nantinya, akan ada jatuhan sanksi yang dikenakan. Cara tersebut dianggap Jokowi mampu untuk “mengobati” kemacetan Jakarta yang semakin hari semakin tidak terkendali lagi. Cara ini juga banyak menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, satu sisi masyarakat yang pro mengatakan cara tersebut akan sukses untuk kedepannya yakni Jakarta tidak macet lagi, sementara disisi lain masyarakat yang kontra (seperti saya) mengatakan apakah cara ini tidak akan menimbulkan atau berimbas permasalahan yang lain? Perlu kita ketahui juga, bila masyarakat tidak memenuhi peraturan tersebut akan dijatuhi sanksi. Tapi mengapa pejabat publik seperti Annas Urbaningrum dan salah satu Pemda Depok yang telah menggandakan pelat nomor dinasnya tidak ada jatuhan sanksi sampai sekarang? Adilkah ini? Ataukah peraturan hanya untuk masyarakat, sedangkan pejabat publik tidak? Solusi kecil dari saya, mungkin Jokowi dan Ahok perlu memberesi traffic light terlebih dahulu, karena banyaknya traffic light yang tidak berfungsi, sehingga menimbulkan kemacetan, kemudian benahi terlebih dahulu angkot yang sering ngetem di persimpangan jalan. Mungkin solusi kecil itu dampaknya akan besar jika diterapkan secara efektif oleh pemimpin Jakarta ini.
