Bicara soal kemacetan Jakarta ibarat sebuah gambaran pemasalahan layaknya lingkaran setan dimana satu masalah didalamnya begitu banyak kepentingan. Kemacetan sudah macamnya makanan pokok sehari-hari khususnya warga Ibukota Jakarta, berlama-lama waktu dijalanan sudah menjadi rutinitas yang tidak bisa dihindari ketika dimulainya aktivitas. Tekad Pemerintah dalam mengatasi kemacetan baik dengan penambahan moda transportasi umum serta pembangunan infrastuktur transportasi sampai saat ini tidak bisa dilihat sebagai langkah maupun solusi singkat akan selesainya masalah kemacetan dikarenakan kecendrungan masyarakat Ibukota yang lebih memilih kendaraan pribadi sebagai opsi utama berkendara.
Lingkup permasalahan kemacetan pun tidak terpaku akan banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang lalu lalang di jalanan Ibukota. Kemacetan juga disokong oleh banyaknya permasalahan yang muncul dari ketidaksadaran dan ketidakdisplinan masyarakat Ibukota sendiri. Seperti, parkir disembarangan tempat, angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, para pejalan kaki yang menyebrang seenaknya, minimnya lahan parkir, tata kota yang semerawut dimana memungkinkan munculnya keramaian yang dapat menimbulkan kemacetan, dan permasalahan lain-lainnya. Apabila banyak tanggapan masyarakat Ibukota mengharapkan ketegasan dan turut sertanya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemacetan ini, tentunya hal tsb harus seiring dibarengi dengan kesadaran dan kedisplinan masyarakat sehingga selaras dalam menyelesaikan pemasalahan kemacetan ini. Hal-hal yang dijabarkan sebelumnya barulah sebagian kecil dari sisi internal apa yang menyebabkan kemacetan di Ibukota, belum lagi sisi ekternal dimana Ibukota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan, sentra bisnis, dan pembangunan menjadikan magnet bagi masyarakat diluar Jakarta untuk mengadu nasib.
Pertambahan pertumbuhan kendaraan motor di Ibukota sangatlah besar dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya bisa dikatakan baik apabila dilihat dari potensi besarnya produksi dan minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi, namun dilain pihak besaran pertumbuhan kendaraan bermotor yang besarnya sekitar 11% setiap tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,01%. Sehingga dengan keadaan seperti ini tidak akan heran dimana setiap tahunnya Ibukota terasa semakin sesak oleh banyaknya kendaraan bermotor, belum lagi ditambah dampak lainnya seperti tingginya tingkat polusi dan konsumsi BBM.
Upaya dalam mengatasi kemacetan pun masih sebatas wacana, apakah itu pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan BBM bersubsidi, sampai uji coba ERP. Membatasi produksi kendaraan bermotor pun dari sudut pandang Penulis lihat tampaknya akan mengalami jalan terjal apabila langkah tsb Pemerintah ambil dimana seringkali dibentrokkan oleh nasib para pekerjanya. Lalu apakah kemacetan akan menjadi permasalahan tak terselesaikan dan terus meluas tidak hanya dihadapi oleh Ibukota namun juga memungkinkan kota-kota lainnya dari tahun ke tahun?
Mengapa Pemerintah tidak mencoba cara dengan secara signifikan menaikkan persentase pajak kendaraan bermotor? Tentunya hal ini akan banyak ditentang, namun Penulis merasa suatu hal yang pantas dan adil yang memang harus diterapkan. Mengapa? Walaupun kepemilikan kendaraan motor lebih dari satu dikenai pajak progresif, namun hal tsb tidak dapat membatasi banyaknya minat masyarakat yang mempunyai keingingan menambah kepemilikan kendaraan pribadi. Dengan kenaikan persentase pajak kendaraan bermotor secara signifikan diharapkan dapat menekan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan khususnya di Ibukota. Tentu hal ini akan berdampak luas dimana seperti apa yang Penulis katakan diawal bahwa permasalahan kemacetan dililit oleh masalah kepentingan, maka hal tsb dikembalikan kepada Pemerintah untuk memberdayakan sumber pemasukan dari pajak kendaraan bermotor untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sebelum membicarakan dampak tentu kita harus terlebih dahulu melihat potensi apa yang bisa didapatkan dari kenaikan secara signifikan persentase pajak kendaraan bermotor. Satu hal cara ini dapat berlaku kapan saja dan proyeksi besarnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat diperkirakan dari berapa banyaknya kendaraan bermotor yang ada sampai saat ini. Kemudian Pemerintah dapat meramu langkah tepat apa yang dapat meredam dampak yang ditimbulkan serta manfaat apa yang kemungkinan besar didapatkan dari langkah yang diambil untuk kepentingan masyarakat bersama khususnya prihal mengatasi kemacetan di Ibukota. Untuk mendukung langkah ini pun Pemerintah harus lebih transparansi dalam mengelolanya sehingga masyakat mengetahui dan paham bahwa pajak kendaraan bermotor yang mereka bayarkan benar-benar dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat.
Seringkali Penulis mendengarkan opini-opini individu yang selalu menginginkan Jakarta layaknya Singapura yang bebas macet. Namun, Penulis pun berpikiran apakah keingingan individu sebagai warga Ibukota mampu menghadapi konsekuensi dengan apa yang diterapkan di Singapura? Tentunya pertanyaan itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing dan dibarengi pemahaman bahwa peran Pemerintah perlu didukung oleh kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, dikarenakan selama hal tsb tak selaras berjalan maka mustahil permasalahan macetnya Ibukota ini terselesaikan. Demikian artikel dari Penulis, mohon maaf apabila ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik pribadi Penulis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
