Dagelan Diplomasi Negeri Kanguru Perlu Diwaspadai

Prihal eksekusi hukuman mati ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan kisruh antara dua institusi KPK dan POLRI, keduanya cenderung berlama-lama melihat perkembangan situasi kondisi yang terjadi. Dalam hitungan sepekan segala bentuk persiapan hingga pemindahan para terpidana mati mengisyaratkan bahwa eksekusi hukuman mati tahap kedua tampaknya akan benar-benar terlaksana, namun kembali semua pihak dalam posisi menunggu dan menanti kapan eksekusi tersebut terjadi. Di satu sisi sangat jelas terlihat dari pemerintah Indonesia yang begitu sigap dan matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan terasa jauh berbeda jika dibandingkan eksekusi hukuman mati tahap pertama. Hal tersebut cukup berasalan dikarenakan dalam eksekusi hukuman mati tahap kedua kali ini mendapatkan begitu banyak desakan, penolakan, dan ancaman tersirat yang tertuju kepada Indonesia dan Penulis melihat banyaknya intervensi dari pihak luar dirasakan ada sesuatu yang janggal.

Penulis tidak akan membahas kejanggalan akan intervensi tersebut disini, namun yang saat ini Penulis ingin bahas yaitu tindak lanjut konyol pemerintah Australia yang berupaya habis-habisan hingga detik-detik terakhir guna mengupayakan kedua warganya terbebas dari eksekusi hukuman mati dengan menegosiasikan pertukaran (barter) tahanan. Menukar dua warga Australia terpidana mati kasus "Bali Nine" dengan tiga warga Indonesia yang menjadi tahanan Australia dikarenakan kasus yang sama yaitu narkoba ibarat seperti guyonan. Entah apa yang pemerintah Australia pikirkan tampaknya mereka tampak kehabisan nalar, dimana mereka seperti memberi penawaran kepada Indonesia jika anda ingin menghukum mati maka silahkan gunakan warga anda sendiri dan kami beri bonus tambahan satu orang.

Tentu siapa pun yang menanggapi hal tersebut akan tertawa dan mempertanyakan kemampuan diplomasi pemerintah Australia saat ini, dimana sebelum-sebelumnya pun pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott mengenai bantuan tragedi Tsunami Aceh dan bentuk pernyataan dengan nada mengancam menuai banyak kritikan. Pemerintah Australia di era sekarang tampak memperlihatkan sosoknya sebagai tetangga yang gemar mencampuri urusan rumah tangga orang lain, mengingat di masa lalu mereka pun tanpa sepengetahuan melakukan penyadapan kepada beberapa sosok penting dalam pemerintahan Indonesia. Australia seolah memanfaatkan pribadi bangsa Indonesia yang akan cenderung mudah untuk memaafkan kesalahan, namun disisi lain mereka terus berbuat semena-mena dan terus menyudutkan Indonesia.

Eksekusi hukuman mati tahap kedua memang belum dilaksanakan dan di sisi lain pemerintah Australia menggunakan moment penegakan hukum untuk berupaya terus menunda-nunda, tentu ini harus dipertanyakan mengapa dikarenakan kemungkinan ada agenda lain didalamnya. Karena dari apa yang Penulis amati tampaknya dibalik layar pemerintah Australia sedang berusaha terus mendulang dukungan pihak lain agar mendesak pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi hukuman mati tersebut, sedangkan disisi lain saat ini ada faktor yang cukup memberatkan kondisi Indonesia dimana kurs mata uang Rupiah menurun terhadap Dollar US tentu sadar maupun tidak disadari dapat mengancam posisi pemerintahan Indonesia saat ini. Kalau saja Indonesia kembali mengalami resesi dan tuntutan agar pemerintah berganti terjadi di dalam negeri maka jangankan kemungkinan batalnya eksekusi hukuman mati, sejarah kelam bangsa di tahun 1998 bisa saja terulang kembali maka hal ini perlu diwaspadai. Apa yang terjadi kali ini pun bisa dijadikan sebagai momentum untuk Indonesia agar tidak membudayakan diri dengan berlama-lama menghadapi permasalahan dan mengambil keputusan apalagi menyangkut kasus narkoba ini, seandainya sejak dahulu pemerintah Indonesia tegas dengan sikap dan keputusannya maka apa yang sekarang terjadi dapat dihindari. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.