Sebagaimana dikabarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3/2021) untuk membahas berbagai permasalahan Ibu Kota, termasuk banjir.
Hal ini disampaikan langsung oleh Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.
"'Pak Luhut, I come to you with menu of problem.' Begitulah kalimat pertama yang beliau (Anies) sampaikan. Saya jawab, 'No problem, Pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi," ujar Luhut.
Anies, lanjutnya, meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang menjadi isu utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni pengendalian banjir, pengembangan transportasi, dan pengembangan pariwisata.
Momentum ini mungkin sangat bersejarah dimana seorang Anies Baswedan bertandang ke (lingkup) Istana untuk meminta bantuan prihal masalah-masalah yang Ibukota hadapi.
Ya seperti diketahui bencana banjir merupakan problematika klasik yang kerap menghantui Jakarta ketika musim penghujan tiba.
Permasalahan banjir kian kronis bukan saja disebabkan hal teknis dan non teknis seperti curah hujan tinggi baik hulu dan hilir, menurunnya permukaan tanah Jakarta, hingga ketidakdisiplinan warga dalam membuang sampah, melainkan pula dikarenakan tata kelola kota Ibukota yang buruk serta ketidakseriusan pemerintah daerah setempat guna menanganinya.
Tak ayal banjir di Jakarta seolah bukan bencana, melainkan lebih kepada sebuah panggung politik dimana kerap disuarakan saat kampanye tetapi saat menjabat, minim realisasi.
Tentu masyarakat Jakarta ingat akan janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yaitu dengan membuat sumur resapan di perumahan warga.
Kala itu, Anies mengkritik upaya penanganan banjir yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama karena dilakukan dengan mengalirkan air hujan ke laut. Sedangkan, Anies menilai yang dibutuhkan saat ini adalah memasukkan air ke tanah.
Namun berdasarkan informasi dari target sumur resapan yang dibangun oleh Pemprov DKI, mereka baru merealisasikan 0,29 persen dari 1 juta target sumur resapan yang akan diraih pada 2020-2022. Pemprov DKI beralasan belum masifnya pembangunan sumur resapan dikarenakan mereka baru menggandeng dua vendor dan berencana akan melibatkan sampai 100 vendor kedepannya.
