Rencana pemerintah mendatangkan sekitar 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara untuk pengerjaan proyek nasional menuai polemik.
Dikutip dari laman Suara.com. Rapat Paripurna yang digelar DPRD Sulawesi Tenggara pada hari Rabu (29/4/2020), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.-
Beberapa perwakilan fraksi DPRD Sultra di antaranya mengemukakan bahwa rencana kedatangan 500 TKA China dipandang sebagai bentuk kurang pekanya pemerintah terhadap situasi kondisi wilayah Sultra yang kini telah menjadi zona merah Covid-19. Selain itu kedatangan TKA dari China ini memunculkan kekhawatiran para TKA tersebut menjadi sumber masalah baru akan penularan Covid-19 dan dinilai melanggar komitmen akan aturan prihal pembatasan sosial demi mencegah penyebaran Covid-19.
Menanggapi hal diatas, Penulis melihat prihal rencana kedatangan 500 TKA asal China ini menarik untuk disimak. Jika kita telusuri, segala bentuk pernyataan penolakan yang dikemukakan boleh jadi ada benarnya.
Mengingat pandemi Covid-19 yang terjadi tak hanya di Sulawesi Tenggara tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia sejatinya apabila kedatangan 500 TKA asal China ini benar-benar terlaksana maka Penulis yakini akan menimbulkan kegaduhan pula di masyarakat sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya.
Namun di sisi lain, Penulis melihat polemik akan rencana pemerintah mendatangkan 500 TKA asal China ini tidak lepas dari unsur politis di belakangnya. Kenapa Penulis bisa berpikiran demikian?
Bagi Penulis mudah saja. Perihal kedatangan 500 TKA asal China ini bisa dibilang baru rencana, dalam pengertian mungkin saja terjadi dan mungkin saja tidak. Lantas yang menjadi pertanyaan besarnya, mengapa isu ini tiba-tiba muncul ke publik tatkala bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional?
Apa motif di belakang isu kedatangan 500 TKA asal China ini tak terkecuali dikaitkan dengan situasi kondisi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh para tenaga kerja lokal. Boleh jadi isu rencana kedatangan ini hanya ingin menimbulkan sentimen negatif kepada pemerintah yang seolah cenderung memprioritaskan TKA ketimbang SDM dalam negeri.
Kemudian perihal TKA China. Kiranya sudah bukan rahasia lagi bahwasannya sebagian kalangan di negeri ini begitu sensitif dengan istilah "asing" dan "aseng". Isu TKA asal China ini menurut pandangan Penulis sejatinya hanya dijadikan komoditi politik sebagian pihak untuk mendiskreditkan pemerintah pusat maupun mengalihkan perhatian tatkala mereka berupaya fokus menangani pandemi Corona yang Indonesia kini hadapi.
Pada intinya apa? Isu rencana kedatangan 500 TKA asal China ini hanya akan menciptakan "untrust" di masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menangani pandemi Corona serta di isyaratkan sebagai bentuk betapa minimnya kepedulian pemerintah terhadap nasib warganya yang terkena imbas Corona.
Bagi Penulis pribadi, isu kedatangan 500 TKA asal China ini hanyalah isu recehan yang sejatinya sekadar mengalihkan perhatian masyarakat kepada apa yang pemerintah pusat sedang kerjakan ketimbang mempertanyakan apa yang para Wakil Rakyat-nya lakukan saat ini dalam menghadapi pandemi Corona yang terjadi di wilayahnya. Apa mereka sedang sibuk membantu warganya yang terkena imbas Corona?
