Minimnya Usaha Anies Mengatasi Banjir Jakarta

Untuk kesekian kalinya di awal tahun 2020 Jakarta kembali kebanjiran. Hujan dengan intesitas tinggi dan berlangsung lama membuat beberapa wilayah Jakarta terendam. Yang terakhir tentu banjir Jakarta yang terjadi lalu pada hari Sabtu, 8 Februari 2020.

Berbicara soal banjir setuju tidak setuju sorotan akan tertuju kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Tatkala Jakarta kebanjiran maka tidak sedikit publik yakni warga Jakarta yang mempertanyakan apa saja langkah yang Anies lakukan dalam upayanya meminimalisir banjir yang kerap menghantui Ibukota ini. 

Ketidakpuasan jelas terlihat, Anies bukan dimaksud tidak cakap dalam merespon ketika Jakarta terendam. Ia memang sigap, saat banjir Jakarta melanda Anies mempersiapkan diri dengan melakukan sidak melihat kondisi pintu air di Jakarta. Akan tetapi usahanya dinilai kurang karena Anies kerap berkilah dengan narasinya saat banjir terjadi.

Sebagai gambaran, mari kita lihat postingan IG Anies Baswedan pada detik banjir yang terjadi Sabtu kemarin. Dalam postingan IG tersebut, Anies menyinggung usaha yang Pemprov DKI telah lakukan berikut memberitahukan kondisi penyebab dari musibah banjir dimana kawasan hulu dan kawasan sisi Timur Laut Jakarta mengalami pagi tadi mengalami curah hujan yang tinggi.

Sekilas memang tidak ada yang salah dalam postingan IG Anies Baswedan itu. Akan tetapi menurut Penulis bilamana Anies terus menarasikan "kawasan hulu" yang menjadi biang mengapa Jakarta terendam maka wajar apabila publik mempertanyakan kinerjanya.

Kenapa Penulis bisa katakan demikian? Karena Anies secara tidak langsung memperlihatkan bahwa usahanya untuk memberikan solusi agar Jakarta tidak terendam memang kurang. Anies selalu saja memperlihatkan dirinya bahwa ia dan jajarannya sigap dan telah siap mengantisipasi datangnya banjir yang layaknya sebuah prosedural.

Maka pertanyaannya sekarang ialah apa yang Anies Baswedan upayakan agar bagaimana curah hujan di kawasan hulu itu tidak berimbas parah kepada Ibukota Jakarta? Boleh saja Anies berkata, kami saat ini sedang melakukan langkah naturalisasi sungai.

Secara logika, air akan mencari wilayah yang dangkal serta Jakarta yang diibaratkan kubangan air. Ketika sungai-sungai yang melewati Jakarta di naturalisasi dengan asumsi kapasitas sungai guna menampung debit air yang masuk ke Jakarta ditambah agar dampak banjir berkurang maka solusi tersebut hanya akan menjadi solusi temporary semata. 

Sederhananya, Anda sedang mengganti gelas yang tadinya dapat menampung 100cc air menjadi 150cc, sedangkan jumlah air yang masuk ke Jakarta ialah 200cc maka pada kesimpulannya niscaya Jakarta akan selalu kebanjiran. Bagaimana air bisa masuk ke tanah dimana daerah resapan air di Jakarta minim dan dibeton?

Nalar tidak bilamana Penulis bertanya jika permasalahannya di hulu, lantas mengapa hanya hilir yang dicarikan solusinya? Dalam pengertian bilamana Anies tahu pokok permasalahan dari Jakarta terendam, maka mengapa sebagai Gubernur ia tidak berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah hulu untuk duduk bersama mencarikan solusi bagi Jakarta?

Loh Pemrov DKI Jakarta kan tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah hulu, otorisasi tersebut hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Apa betul demikian? Bagaimana dengan masalah sampah di Jakarta? Bukankah masalah sampah di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan Pemda terkait?