Korupsi dalam  pemerintahan merupakan masalah serius yang dapat mengancam pembangunan berkelanjutan suatu negara.
Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah tetapi juga mengancam kesehatan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh lagi, korupsi merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat  suatu negara. Isu korupsi  menjadi topik perbincangan serius di berbagai lapisan masyarakat dan menjadi fokus  pemberitaan  media arus utama. Fenomena korupsi ini merajalela di berbagai sektor termasuk pemerintahan, dunia usaha, dan sektor publik lainnya.
Di Indonesia sendiri, korupsi merupakan tema yang sangat terkenal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutus 85  tindak pidana korupsi pada periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2023. Sebagian besar kasus melibatkan suap atau bantuan, dengan  total 44 kasus melibatkan suap atau bantuan. Sebanyak 32 kasus lainnya yang  ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari hingga Oktober 2023 adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi terbanyak terjadi di lembaga pemerintah daerah/kota pada periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2023 sebanyak 29 kasus. Disusul kementerian/lembaga sebanyak 26 orang, BUMN/BUMD sebanyak 20 orang, dan pemerintah negara bagian sebanyak 10 orang. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pejabat pemerintah. Adapun beberapa dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk mengatasi nya yaitu sebagai berikut.
1. Korupsi dan Kerugiannya Terhadap Keuangan Publik: Korupsi seringkali mempunyai dampak langsung terhadap keuangan publik melalui penyalahgunaan dana publik dan proyek-proyek pemerintah. Dana yang dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat dirusak oleh praktik korupsi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesenjangan.
2.Ketimpangan Dalam Distribusi Sumber Daya: Praktik yang tidak adil dapat meningkatkan kesenjangan dalam distribusi sumber daya. Memberikan proyek dan kontrak kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasinya dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial serta menghambat upaya menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
3. Ketidakstabilan Sosial dan Politik: Ketika masyarakat menganggap kebijakan pemerintah dan pengelolaan sumber daya tidak adil dan tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan  konflik politik, sehingga melemahkan upaya menuju pembangunan berkelanjutan.
4. Hambatan Terhadap Investasi Asing: Tingkat korupsi yang tinggi dalam  pemerintahan juga dapat menjadi hambatan bagi investasi asing. Investor cenderung menghindari negara-negara yang terkenal korupsi, sehingga menghambat aliran dana yang tersedia untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.
 5. Upaya Pemberantasan Korupsi:
- Meningkatkan Transparansi: Peningkatan transparansi  pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.
 -- Memperkuat lembaga antikorupsi: Membangun dan memperkuat lembaga antikorupsi dapat menjadi langkah efektif dalam memberantas praktik korupsi.
 -- Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dapat mempengaruhi opini masyarakat untuk mendukung perubahan.
Korupsi dalam  pemerintahan bukan hanya persoalan hukum, namun juga merupakan ancaman nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Adanya korupsi di suatu negara terutama di Indonesia tentunya menyebabkan pembagun terhambat. Akhirnya masyarakat juga yang akan terkena dampak atas keserakahan orang-orang yang berkepentingan. Maka dari itu, mari menciptakan lingkungan yang bebas korupsi sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara adil dan inklusif yang memerlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga daerah, dan individu. Harapan selanjutnya semoga Indonesia menjadi negara yang terbebas daari korupsi.
