Tidak layak menamakan pemilu dengan pesta rakyat. Pemilu adalah pemberian amanah aspirasi masyarakat lewat keterwakilan diparlemen dan menentukan yang memimpin masyarakat Indonesia 5 tahun kedepan. Bila menggunakan kata pesta, maka membutuhkan biaya yang sangat besar baik dalam tataran penyelenggaraan dan juga kontestan.
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu telah menyedot dana triliyunan rupiah. Para calon dan partai juga mempersiapkan dana besar untuk dapat terpilih. Sedangkan untuk dana kampanye presiden pun hampir mencapai trilyunan rupiah. Dana ini hanya dihabiskan untuk waktu tidak beberapa lama. Sedangkan waktu untuk mengumpulkan dana sebesar itu butuh waktu lama.
Persoalan ini menjadi akar dari berbagai kebijakan demi kebijakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana APBN lewat Badan Anggaran dan pemerintah mengarahkan untuk penguatan ekonomi para pemenang pemilu dan presiden.
Maka menilai Partai dan Calon Presiden mesti membuka tawaran demi tawaran perbaikan ekonomi. Kekuatan APBN sampai 1.000 trilyun yang berasal dari pajak, bagi hasil kontrak karya pertambangan, hutang jangan sampai 50% dinikmati sistem birokrasi pemerintahan lewat proyek-proyek yang besar, namun tidak memiliki dampak sistematis dalam ekonomi sektor rill yang dikelola oleh masyarakat.
Tawaran yang bersilewaran tentang ekonomi Indonesia akan maju, mandiri dan sejahtera adalah ungkapan yang terkadang tidak berasal dari pondasi kajian dan sumber data yang ada. APBN yang sebagian masih bertumpu pada hutang mengakibatkan pemerintah harus membayar pokok hutang setiap tahun dan tambahan bunga. Belum biaya operasional pemerintahan berupa gaji pemangku dari level mentri sampai pegawai eselon II.
Sampai hari ini baru beberapa calon presiden yang memberikan tawaran untuk ekonomi indonesia, namun belum mengarah kepada arsitektur yang dapat dipahami oleh masyarakat, akademisi maupun praktisi. Karena tata kelola ekonomi indonesia mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Yang akhirnya mendorong terjadinya perputaran ekonomi dalam sektor rill.
Beberapa indikator untuk meneropong ekonomi dan kebijakan partai dan calon presiden 2014-2019:
- Undang-undang Sistem Perekonomian Indonesia. Hal ini perlu dikaji tawaran undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi bagaimana Anggaran Belanja Negara mengarah dan siapa yang menikmati.
- Kebijakan bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai kekuatan riil ekonomi masyarakat. Belajar dari sejarah tahun 1997-1998 dimana Indonesia terkena krisis ekonomi yang merontokkan sistem korporasi dan perbankan. Penyelamat ekonomi masyarakat adalah ekonomi sektor rill yang dikelola oleh masyarakat lewat UKM dan Koperasi.
- Belanja infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta api. Hal ini mempermudah dan menekan biaya distribusi produk.
- Kebijakan fiskal dan moneter yang tercermin dalam kebijakan acuan BI rate. Hal ini mempengaruhi kebijakan acuan bunga kredit perbankan sebagai lembaga mediasi keuangan.
- Kebijakan dalam memberdayakan masyarakat miskin, pendidikan dan bagi hasil dari pajak.
- Akomodasi terhadap sistem ekonomi Islam dalam tata kelola kebijakan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari Rancangan Undang-Undang yang mampu mengakomodir ekonomi Islam bagi masyarakat muslim.
Tambahan indikator mutlak untuk melihat calon presiden yang akan mengarahkan masyarakat dan bangsa Indonesia 5 tahun kedepan lewat pembahasan dengan para Legislator di DPR RI.
Karena setiap suara dalam bilik suara tidak ternilai dengan rupiah lewat serangan fajar, media framing di televisi, koran dan bayaran untuk hadir dalam pertemuan akbar. Karena setiap anggota dewan dan President membutuhkan biaya banyak untuk dapat dipilih oleh masyarakat.
Bila tidak maka suara setiap masyarakat menjadi tiket untuk melestarikan Indonesia yang hanya indah dan bagus diatas kertas. Melanggengkan budaya korupsi bersama dan kita masyarakat hanya menjadi korban dari kealfaan dan pembiaran kesalahan demi kesalahan setiap pemilu.
