Realitas Media Sosial (1): Martabat, Politik, dan Kegamangan

Pengguna media sosial di Indonesia selalu meningkat tiap tahun. Pada akhir 2013, Kominfo merilis data yang menyebut bahwa 95 persen dari 63 juta―atau sebanyak 59.850.000 orang―pengguna internet di negeri ini menggunakan koneksi untuk mengakses situs media sosial.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa situs yang paling kerap diakses adalah Facebook dan Twitter. Untuk Facebook, jumlah pengguna di Indonesia menempati urutan ke-4 dunia setelah AS, Brazil, dan India. Sedang Twitter, Indonesia berada pada peringkat 5, “kalah” dari US, Brazil, Jepang, dan Inggris.

Media sosial menjadi sarana alternatif bagi setiap orang untuk bersosialisasi. Di dalamnya, siapa pun dapat dengan leluasa mengunggah gambar, menulis status, hingga mengomentari. Semua hal itu dapat dilakukan secara bebas. Namun, sudahkah pengguna media sosial di negeri ini menggunakan kebebasan itu secara bermartabat? Bagaimana pula fenomena politikus yang menggunakannya sebagai alat politik?

Perihal Bu Ani

Bicara media sosial belum lengkap tanpa menilik kisah Bu Ani dengan Instagram-nya. Tak ada yang salah dengan kegiatan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan kegemarannya mengunggah foto ke Intagram. Namun masalahnya, sebagai istri orang nomor satu negeri ini―yang harusnya memberi teladan dari sisi mana pun, ia sering mudah naik pitam. Bu Ani acap tersulut emosi ketika mendapati foto yang diunggah dikomentari secara nyinyir.

Bu Ani pun beberapa kali mendapat sorotan karena hal itu. Semisal saat putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono dikomentari oleh follower-nya soal kegemarannya memakai baju lengan panjang, ketika foto sang cucu Almira Tunggadewi disangka foto editan, hingga dikritik karena dianggap tak peka pada saat rakyat terkena musibah malahan mengunggah foto cucu bungsunya, Airlangga Satriadhi Yudhoyono.

Dari realitas tersebut, jabatan dan pendidikan seseorang bukan jaminan untuk dapat menggunakan media sosial dengan “aman”. Akun seseorang tak ubahnya ruang kebenaran subjektif, yang dapat melontarkan pernyataan dengan―kalau boleh dikata―seenaknya, hingga memberi klaim kebenaran dengan cara yang sangat subjektif.

Termasuk ketika ia melontarkan pernyataan yang tak sepatutnya, tiada lain karena terlampau nyaman dengan “ruang” juga lawan yang berjarak―tidak dalam satu tempat atau berdekatan. “Godaan” inilah yang boleh jadi menjadi pemicu Bu Ani, yang kebetulan adalah seorang ibu negara, berbuat semurka itu.

Atas dasar yang sama namun punya tujuan yang agak berbeda, di Twitter banyak bermunculan akun anonim yang selalu berkicau tentang banyak hal. Dalam ranah politik, akun-akun yang dibuat untuk memberangus kekuasaan atau golongan, tak henti-hentinya berkicau dan menyerang lawan politiknya dengan cara menyodorkan―apa yang diyakini sebagai―kebenaran. Semisal, tengoklah linimasa akun  @TrioMacan2000 atau @ratu_adil.

Dan tentu saja, “kebenaran” itu pun tak butuh konfirmasi apalagi verifikasi seperti halnya harus diterapkan secara ketat dalam ranah jurnalistik. Meski kerap menyodorkan sejumlah data―termasuk fakta sejarah―yang diyakini valid, namun lagi-lagi berkoar di media sosial tak lebih dari sekadar angin lalu. Teks yang berisi klaim itu tentu tak dapat disandingkan dengan sejumlah rujukan, dalam hal ini buku dan referensi lain, yang dapat dijadikan acuan terpercaya, apalagi sebuah forum disukusi.

Ruang yang Nyaman

Pada ranah perbincangan filsafat, eksistensi seseorang sangat ditentukan oleh ruang yang nyaman. Jika tak punya ruang yang nyaman dan ideal, maka tak ada “aku”. Media sosial, dalam hal ini, adalah ruang nyaman. Apalagi dengan akun anonim, “aku” akan lebih bebas untuk menyuarakan berbagai hal tanpa orang lain perlu merasa mengetahui siapa aku sebenarnya.

Secara lebih serius, bisa dikatakan sebuah akun adalah ideologi. Tentu, kita, atau pemerintah sekalipun, tak dapat melarang pengunggahan berbagai foto atau postingan. Karena larangan berpendapat dianggap tak sejalan dengan visi demokrasi. Hal ini pula yang disesalkan oleh Benny Handoko, pemilik akun Twitter @benhan yang divonis bersalah dan dihukum selama 6 bulan. Ia dilaporkan oleh Misbakhun, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjadi calon legislator dari Partai Golkar.

Benny diputus melanggar pasal 27 ayat 3 UU Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun nyatanya, hakim memutuskan Benny tak perlu menjalankan hukuman kurungan, kecuali dalam kurun setahun masa percobaan, ia mengulang tindakan itu.

Media sosial pula yang belakangan secara intensif dilirik oleh banyak calon legislator hingga presiden republik ini. Menggiurkan memang, memikat 59.850.000 orang yang berseliweran di dunia maya. Selain dirasa sebagai media alternatif yang efektif, biaya yang dikeluarkan pun bakal banyak terpangkas. Sangat berbeda jauh dengan membikin media konvensional macam baliho, spanduk, beriklan di surat kabar, hingga menempelkan wajah di angkutan umum.

Hal itu ditempuh karena mereka sepenuhnya sadar, syarat untuk bisa terpilih menjadi presiden republik ini tidaklah mudah. Berdasar UU No. 23 Tahun 2003, presiden terpilih setidaknya harus memperoleh 50 persen dari suara sah dan mendapatkan minimal 20 persen suara di sepertiga provinsi. Jika tidak, diselenggarakan putaran kedua di mana kandidat yang meraih suara terbanyaklah yang akan menang.

Dalam ranah politik, media sosial adalah pangsa yang menggiurkan untuk selalu digarap guna mempromosikan visi-misi, agenda politik, hingga berbagi kabar yang sedang atau sudah dilakukan. Media sosial adalah media pribadi yang dapat disetir dan diatur, layaknya Orde Baru membatasi pers ketika itu.

Berbagai isu juga selalu dapat cepat dikelola. Ya, mengelola isu, membikinnya menjadi hal yang selalu menarik perhatian, membuat yang tak penting jadi penting dan dilirik, semua demi satu tujuan: menarik simpati masyarakat pemilih supaya pada hari yang telah ditentukan mau memilih pemilik akun.

Dan, semakin mendekati hari H, semua itu makin gencar dilakukan. Raihan suara tertinggi adalah muara dari segala upaya yang, untuk memenuhinya, martabat “pemilik akun” bisa saja lesap karena satu perkara: kegamangan―kengerian serta kekhawatiran. Bu Ani dan akun anonim adalah dua representasi, bahwa pemilik akun media sosial bisa saja tak cuma mudah murka, tapi juga bisa sangat tidak bertanggung jawab.

Dhoni Zustiyantoro