Jika Saja Indonesia Lockdown...

Bukan lagi kata kemungkinan Lockdown akan terjadi, tapi melihat fakta yang dilakukan oleh negara yang sudah berhasil mengatasi penyebaran COVID-19. Lockdown akan menjadi solusi terakhir yang menurut saya akan di ambil oleh pemerintah.

Kita akan dihantui oleh berbagai pertanyaan bagaimana efek pasca Lockdown.  Bagaimana menghadapi kenyataan dan fakta bahwa  Indonesia memiliki penduduk terbanyak dengan tingkat pendapatan menengah kebawah. Banyak pro kontra terkait perlu tidaknya lockdown, bahkan ada yang memaki lockdown nenek lho!, lockdown bodoh lho!, lockdown asbun lho! dan masih banyak kata lainnya yang pada intinya lockdown tidak butuh.

Saya sedikit terperangah, sesulit apa sebenarnya lockdown tersebut bila dilaksanakan demi keselamatan bangsa Indonesia.  Sejak mengenal sekolah dan sampai sekarang dalam setiap kesempatan kita selalu di suguhi Indonesia memiliki rasa sosial tinggi, berjiwa gotong-royong serta memiliki kekerabatan dan kekeluargaan yang sangat erat. Di atas segala itu kita menganut faham dan landasan ideologi Pancasila yang bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka Lockdown adalah masalah kecil.

Justru negara maju seperti Eropah, USA, Korea dan China yang seharusnya mengalami kesulitan dalam melakukan lockdown karena sistem pengelolaan secara penuh ada ditangan pemerintah, demikian juga ikatan sosial masyarakat negara maju lebih mengedepankan kapasitas individu. Jangankan gumpul-gumpul grumpi satu komplekan, satu apartemen kecil saja terkadang tidak saling mengenal. Ngajak makan direstoran bayarnya sendiri-sendiri. Di Indonesia kita malah berharap di ajak makan oleh teman karena sudah pasti dibayarin, ini menunjukkan rasa solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi. Kawinan hal biasa numpuk utang supaya dapat mengundang banyak orang  bahkan sampai seseorang meninggalpun menjadi tempat menunjukkan kekerabatan dan kemapanan. Tidak ada satu negarapun yang tidak mengakui tingginya nilai kekerabatan dan rasa sosial di Indonesia.. Luar biasa kan!.

Namun saat ini, kita melihat bagaimana keberhasilan China dan Korea melakukan lockdown dengan nilai empati yang tinggi dari masyarakat kalangan berpunya termasuk para legislatif dalam memberikan bantuan materil dan sprituil agar program pemerintah untuk melakukan lockdown dapat berhasil. Empati dan Patuh adalah 2 (dua) wujud sosial yang membuat China dan Korea berhasil.

Bila seorang manusia menyatakan kepasrahan kepada sang pencipta biasanya mengatakan ini adalah sebagai ujian. Kali ini bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang memiliki landasan dan falsafah hidup Pancasila dalam kepasrahannya mendapat satu ujian. Ujian untuk membuktikan hidupnya azas kekeluargaan, gotong royong dan nilai sosial tinggi yang selama ini diagungkan untuk mampu berwujud dalam Empati dan Patuh. Negara dihadapkan hanya pada 2 opsi yaitu melaksanakan lockdown  atau tidak !. 

Sesungguhnya ada beberapa kondisi kekuatan bagi Indonesia untuk melakukan lockdown apabila dikoordinasi secara baik antara lain:

• Bagaimana lembaga-lembaga sosial seperti masjid, gereja, klenteng, kuil menggunakan dana umat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu disekitarnya tanpa memandang suku, ras dan agama.
• Komplek-komplek yang memiliki strata tinggi tidak berdiam diri, namun memberi bantuan kepada komplek-komplek yang memerlukan bantuan.
• Keluarga mampu membantu keluarga yang tidak mampu di sekitarnya.
• Menerapkan pemotongan pajak sosial 5 -- 10 % bagi ASN golongan III -- IV dan karyawan swasta yang dipersyaratkan mampu.
• Dorongan sosial bagi partai politik, legislatif, pengusaha, konglomerasi, publik figur untuk menyumbangkan sebahagian dari hartanya untuk membantu yang kurang mampu.

Adapun kelemahan dengan geografis Indonesia yang terbentang luas dapat diatasi dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang yaitu memberdayakan perangkat pemerintah desa dan ASN yang ada diseluruh pelosok negeri.

Secara sederhana dalam masa lockdown misalkan masyarakat mengkonsumsi Rp. 80.000 per orang per hari maka 274 juta dalam 14 hari akan menghabiskan kurang lebih Rp. 307 trilliun. Hitungan kasar inikan untuk 274 juta penduduk padahal yang  perlu mendapat bantuan pemerintah bisa saja hanya 40 -- 50 persen atau sekitar 109 - 137 juta penduduk atau kurang lebih 154 triliun.

Terlepas dari perhitungan diatas, kemungkinkan yang menjadi kendala bagi pemerintah adalah ketidak ketersediaan pangan dalam lumbung pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk jangka waktu tertentu.  Namun dengan kekayaan hasil bumi negara kita, berbagi antar propinsi yang surplus dengan yang kurang harus segera dilakukan. Distribusi dapat dilakukan dengan memanfaatkan pesawat-pesawat udara ke seluruh pelosok tanah air.  

Untuk mendistribusikan bantuan sampai kepada masyarakat tidak mampu, pemerintah dapat memberi tanggungjawab kepada lembaga-lembaga sosial masyarakat, keagamaan yang dikendalikan dan diawasi oleh seluruh aparatur negara baik TNI, Polri dan ASN pada setiap wilayah masing-masing dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.